JOURNALTELEGRAF - Sepanjang Tahun 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melewati berbagai tantangan. Ada yang tersimpan sebagai motivasi, dan ada pula yang menjadi pembelajaran. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyebut saat ini merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.
“Refleksi kali ini menjadi momen yang tepat untuk menghargai pencapaian-pencapaian kita, belajar dari pengalaman yang kita hadapi, dan bersyukur atas semua yang telah kita capai,” kata Yasonna dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024.
Momen silaturahmi ini, lanjut Yasonna, guna refleksi akhir tahun sembari bersama-sama meninjau apa yang sudah dikerjakan selang setahun ini. Karenanya, sudah selayaknya selalu mensyukuri setiap pencapaian dan tetap jadikan kegagalan untuk menjadi lebih baik serta tetaplah berpikir positif.
“Kita harus mengakui bahwa setiap kegagalan menyimpan pelajaran berharga, dan setiap kesuksesan memerlukan dedikasi dan kerja keras,” ujar di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis, (14/12/2023).
Sekarang saatnya seluruh jajaran Kemenkumham bersiap memasuki periode baru dalam merencanakan langkah-langkah ke depan. Dari refleksi ada evaluasi dan strategi untuk mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang.
“Kalaupun kita belum mencapainya, tapi karena kita sudah men-set up target yang tinggi, target yang ambisius bukan target yang business as usual. Maka untuk itu saya mengajak seluruh jajaran untuk memaksimalkan segala potensi dan kekuatan kita untuk mencapai target-target yang lebih baik lagi,” sarannya.
Sebelumnya Ketua Steering Comittee Rakor, Y. Ambeg Paramarta mengatakan, pada rakor ini telah menghasilkan 52 rencana aksi, rinciannya adalah 10 Rencana Aksi Dukungan Manajemen, dua Rencana Aksi Pemasyarakatan, 23 Rencana Aksi Keimigrasian, dan 17 Rencana Aksi Pelayanan Hukum dan HAM.
“Rencana aksi akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM, dan dipergunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan akselerasi pelaksanaan tugas dan fungsi di pusat dan kantor wilayah,” kata Ambeg yang juga sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dalam kegiatan ini juga diberikan sejumlah penghargaan, baik kepada unit kerja internal maupun Kementerian/ Lembaga (KL) lain. Di antaranya adalah penghargaan Indeks Reformasi Hukum untuk Kategori I Tingkat (KL) yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.
Sedangkan untuk penghargaan yang sama dengan Kategori II Tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) diberikan kepada Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, dan Pemprov Bali. Kemudian untuk Kategori III Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota (pemkab/pemkot) diberikan kepada Pemkab Bandung, Pemkab Sarolangun, dan Pemkab Belitung Timur.
Sementara untuk Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Berkinerja Terbaik dalam Kategori Pagu Besar diberikan kepada Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, untuk Kategori Pagu Sedang diberikan kepada Kanwil Kemenkumham Bali, dan pada Kategori Pagu Kecil kepada Kanwil Kemenkumham Yogyakarta.
Penghargaannya lainnya kepada 67 satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kemenkumham Tahun 2023, yang terdiri dari dua unit utama, tuju kanwil, 12 rumah tahanan negara, delapan kantor imigrasi, 17 lembaga pemasyarakatan, satu lembaga pemasyarakatan terbuka, dua lembaga pemasyarakatan khusus anak, tiga lembaga pemasyarakatan perempuan, tiga lembaga pemasyarakatan narkotika, satu lembaga pemasyarakatan pemuda, tiga rumah penyimpanan barang sitaan negara, dan dalapan balai pemasyarakatan.
Reporter : Legitha Aswardy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar