JOURNALTELEGRAF - Kota Bitung kembali meraih penghargaan sebagai salah satu daerah Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terbaik nomor lima di Indonesia.
Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 adalah penghargaan yang diberikan oleh Ombudsman RI dan diterima langsung oleh Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri, Kamis (14/12/2023) di salah satu hotel di Jakarta.
Mendapat nilai 97,16 dengan opini kualitas tertinggi masuk dalam zona hijau, Kota Bitung meraih posisi kelima dari 98 kota.
Survey kepatuhan dilaksanakan pada Bulan Juli-Oktober 2023, pada 7 (tujuh) OPD Unit Pelayanan Publik, yaitu, Dinas PMPTSP, Dinas Dikbud, Dinas Sosial, Dinas Capilduk, Dinas Kesehatan, Puskesmas Girian, dan Puskesmas Aertembaga.
Dalam upaya pemenuhan standar pelayanan publik, Pemerintah Kota Bitung mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari Biro Organisasi Setprov dan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara. Pada sisi internal, secara teknis kesiapan aspek-aspek standar di OPD lokus dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi berkolaborasi dengan Tim Pengawas Pelayanan Publik (P3P).
"Ini yang dimaksudkan Melendong, ketika masyarakat, LSM dan pemerintah dilibatkan dalam pengawasan Pelayanan Publik, maka semuanya bisa terkontrol demi pelayanan masyarakat," ungkap Walikota Bitung, Maurits Mantiri.
Maurits juga meminta maaf kepada masyarakat jika selama ini tegas dalam soal pelayanan publik.
"Keberhasilan ini merupakan salah satu output dari arah kebijakan dan strategi pelayanan publik yang taat aturan (terstandar), inovatif, dan kolaboratif, yang harapan utamanya memberikan outcome bagi kepuasan layanan dan kesejahteraan masyarakat," kata Maurits.
Kota Bitung menjadi satu-satunya Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara yang meraih Predikat Tertinggi 5 besar Nasional.
Sementara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sendiri meraih Predikat Tertinggi Nomor 1 Nasional untuk katagori Pemerintah Provinsi.
Reporter : Arham Licin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar