 |
| Destinasi Wisata Pantai Pananuareng. |
JOURNALTELEGRAF - Pantai Pananuareng yang berada di Desa Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pantai Pananuareng sejak dulu dikenal akan keindahannya karena dibalut dengan hamparan pasir putih dan air laut yang jernih.
Namun siapa menyangka, bila destinasi wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini ternyata punya 'cerita hitam' didalamnya. Cerita ini bermula ketika salah satu warga desa memblokade jalan atau akses masuk ke destinasi wisata unggulan ini.
Berdasarkan keterangan yang dirangkum, aksi itu merupakan bentuk protes atas ketidakpuasan mewakili sebagian warga desa yang tinggal dekat dengan lokasi wisata namun tidak mendapat 'penghidupan' dari sana.
Cerita lain yang menjadikan pantai pasir putih ini terasa semakin hitam ialah tata kelola atau manajemen keuangan yang tidak bersih dan transparan dari para pengelola destinasi yang bertugas dan dipercayakan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas terkait.
Buruknya manajemen dari para pengelola ini bukanlah prakara sederhana; sebab menyangkut dengan pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah terjadinya defisit anggaran. Alhasil, peliknya situasi inipun sampai ke gedung wakil rakyat; hingga para pihak terkait mulai dihadirkan untuk dimintai keterangan dan penjelasan.
Tidak tanggung-tanggung, DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti perihal cerita hitam dari pantai berpasir putih tersebut. Hingga akhirnya pada hari ini, Sabtu,(30/9/2023), Pansus DPRD Sangihe turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan dimaksud.
Bertempat di Kantor Desa Tariang Baru, 3 orang anggota legislatif DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yakni Djamaludin Manoppo, Fri Jhon Sampakang dan Dalmasius Salettia di dampingi Sekwan Riputri Tamaka melangsungkan pertemuan dengan menghadirkan Kepala Dinas Pariwisata Daerah, Femmy Montang, Kepala Desa Tariang Baru, Yery E Pulumbara dan para pengurus bumdes serta para pengelola aset daerah destinasi wisata Pantai Pananuareng; yang dinilai bermasalah karena diketahui tidak melakukan penyetoran PAD pada kurun waktu tahun 2018-2020.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap nama Stenly Rasubala selaku Koordinator Pengelola destinasi wisata Pantai Pananualeng; disebut-sebut sebagai orang yang bertanggungjawab atas tidak adanya penyetoran PAD ke kas daerah selama kurun waktu 3 tahun itu.
Namun yang cukup mengejutkan, Stenly Rasubala ternyata merupakan Sekretaris Desa Tariang Baru yang kala itu juga merangkap jabatan sebagai Ketua Pengurus Bumdes Tariang Baru. Sehingga persoalan rangkap jabatan yang tidak sesuai dengan regulasi, ikut diperdebatkan sampai pada persoalan penerimaan insentif dan tunjangan yang bersumber dari mata anggaran yang sama yaitu APBD.
Sementara itu, Kepala Desa Tariang Baru, Yery E Pulumbara juga menyampaikan beberapa laporan perihal situasi yang terjadi di destinasi wisata Pantai Pananuareng. Dia menyebutkan bahwa Kios-Kios di Plaza Kuliner yang seharusnya (hanya) digunakan sebagai tempat berjualan, kini beralih fungsi menjadi tempat tinggal (dihuni tetap). Begitu pula dengan ketidakjelasan pengelolaan hasil bumi berupa kopra dari pohon-pohon kelapa di Pantai Pananuareng, yang nilai panennya ditaksir mencapai puluhan juta rupiah setiap tahun, raib entah kemana. Dan untuk memastikan kebenaran akan laporan dari pemerintah desa setempat; Pimpinan rapat bersama peserta yang ada, langsung melakukan peninjauan ke lokasi.
Terpantau, hanya ada 2 dari 10 kios Plaza Kuliner yang buka; sementara 8 kios lainnya tertutup rapat dan terlihat seperti sudah tidak ada aktivitas atau dimanfaatkan dengan baik. Bahkan laporan perihal adanya alih fungsi beberapa kios di Plaza Kuliner telah menjadi tempat tinggal atau hunian, ternyata benar adanya. Tampak satu bangunan kios telah dibobol untuk akses pintu yang menghubungkannya dengan ruangan baru yang dibuat di bagian belakang.
Sedangkan terkait pengelolaan hasil bumi kopra selama 3 tahun terhitung dari tahun 2018-2020, tidak ada pembukuan yang jelas dan transparan dari para pengelola destinasi wisata. Kemana uang hasil kopra yang mencapai puluhan juta rupiah tersebut, tidak diketahui secara pasti. Belum lagi soal retribusi atau tagihan pada kamar mandi dan toilet yang tidak jelas catatan pendapatan yang diterima setiap bulannya. Disamping itu, ketersediaan air bersih yang menopang destinasi wisata Pantai Pananuareng ternyata masih bergantung pada jaringan air bersih dibawah pengelolaan Bumdes Tariang Baru.
Dengan peliknya situasi yang terjadi di pantai wisata nan elok ini, Ketua Pansus DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Djamaludin Manoppo mengatakan bahwa lembaga legislatif telah dua kali menggelar pertemuan di Kantor DPRD perihal laporan akan buruknya pengelolaan destinasi wisata Pantai Pananuareng.
"Hari ini kami langsung meninjau di lapangan, serta juga melaksanakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang terkait dalam penanganan situasi di destinasi wisata Pantai Pananuareng ini. Sudah ada titik temu dan beberapa hal lainnya akan dilanjutkan nanti memasuki pembahasan anggaran pada APBD induk 2024," ungkap Manoppo. Sabtu,(30/9/2023).
Sementara itu, terkait tidak adanya transparansi dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Pananuareng yang berimbas pada PAD; Anggota Pansus, Fri Jhon Sampakang mengatakan bahwa hal ini terjadi karena penanganan yang kurang aktif dan efektif.
"Jadi kedepannya akan diubah, apakah akan di pihak ketigakan atau seperti apa, yang terpenting adalah untuk meningkatkan PAD dari sektor pariwisata," jelasnya.
Sampakang juga menyarankan ada baiknya pengelolaan destinasi wisata yang berada di Desa Tariang Baru tersebut, diserahkan dibawah tanggung jawab pemerintah desa setempat melalui peran Bumdes dengan adanya kerjasama.
"Kalau memang penawaran Bumdes lebih baik dan lebih menguntungkan dan pengelolaannya juga lebih transparan, maka kemungkinan besar kita pihak ketigakan ke pemerintah desa melalui Bumdes," ujar Sampakang sembari meminta agar destinasi wisata Pantai Pananuareng bisa ditata kembali untuk terus menarik minat pengunjung.
Adapun terkait nasib para pengelola destinasi wisata yang dinilai lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Kepala Dinas Pariwisata Daerah, Femmy Montang menyebutkan telah mengambil tindakan dan akan terus melakukan evaluasi.
"Untuk para pengelola yang masuk dalam SK akan kami kaji dan evaluasi segala sesuatunya lebih lanjut. Namun untuk Pak Stenly Rasubala pada tahun 2023 ini sudah tidak lagi masuk dalam SK sebagai pengelola di destinasi wisata Pantai Pananuareng," terangnya.
Tak lupa Femmy juga menyampaikan terima kasih kepada lembaga legislatif, sebab dengan adanya Pansus dari DPRD Sangihe; pihak dinas bisa terbantukan dalam penyelesaian situasi yang ada.
"Diskusi bersama tadi siang menjadi masukan bagi kami dalam pelaksanaan tugas. Kami pun menunggu rekomendasi pansus untuk menentukan langkah selanjutnya," ucapnya.
Destinasi wisata Pantai Pananuareng memang menyajikan pemandangan yang begitu indah. Namun akan jauh lebih indah lagi apabila pengelolaan dan manajemennya bisa lebih profesional guna peningkatan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata; serta menopang situasi keuangan daerah yang saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja.
Reporter/Editor : Dendy Abram
Tidak ada komentar:
Posting Komentar