 |
| Kehadiran anggota kepolisian bersenjata lengkap dalam kegiatan eksplorasi PT Vale di Blok Tanamalia. |
JOURNALEGRAF-Perempuan dan Petani Merica Loeha Raya Menuntut PT Vale Hentikan Intimidasi terhadap Masyarakat dan Hentikan Keterlibatan Polisi Bersenjata dalam Kegiatan Eksplorasi
Perempuan dan petani merica di Loeha Raya mengeluarkan tuntutan terhadap PT Vale Indonesia. Kali ini, mereka menekankan kepada PT Vale untuk menghentikan intimidasi dan ancaman yang ditujukan kepada masyarakat, serta mengakhiri kegiatan eksplorasi tambang nikel di pegunungan Lumereo.
Asosiasi petani merica Loeha-Mahalona dan perempuan pejuang Loeha-Mahalona mengemukakan tuntutan ini sebagai respons terhadap keterlibatan anggota polisi yang bersenjata lengkap dalam kegiatan eksplorasi PT Vale di Blok Tanamalia.
Mereka menganggap kehadiran polisi bersenjata lengkap sebagai bentuk ancaman dan teror bagi petani Loeha Raya yang terus mendesak PT Vale Indonesia untuk menghentikan eksplorasi tambang nikel di sekitar kebun merica mereka.
Hasnah, salah satu anggota perempuan pejuang Loeha Raya, menyatakan bahwa polisi bersenjata lengkap terlihat saat mobil perusahaan masuk ke kampung di Desa Rante Angin. Di dalam mobil perusahaan tersebut, terdapat seorang oknum polisi yang berpakaian dinas lengkap dan membawa senjata api secara terbuka.
Selain itu, Hasnah juga mengonfirmasi kehadiran polisi dalam beberapa aktivitas perusahaan. Dia menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu, empat mobil perusahaan PT Vale singgah di rumah kebunnya.
"Mereka datang ke rumah dan menanyakan keberadaan suami saya. Saya menjawab bahwa suami saya tidak berada di sini. Kemudian saya menanyakan tentang pematokan yang dilakukan perusahaan di depan rumah tanpa izin dan sosialisasi," ujarnya, Jumat (16/6/2023).
Kunjungan perusahaan ke rumah Hasnah dengan empat mobil, yang diikuti oleh tiga orang polisi di dalamnya, serta seorang polisi yang membawa senjata, membuatnya merasa waspada dan mempertanyakan kehadiran polisi bersama perusahaan.
"Saat itu, saya menanyakan kepada polisi yang ikut bersama mereka, apa tugas sebenarnya yang mereka lakukan bersama perusahaan? Kehadiran mereka malah membuat kami merasa takut, padahal tugas polisi seharusnya melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat," ujar Hasnah.
Rahmat, Kepala Departemen Eksternal WALHI Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa kehadiran polisi dalam kegiatan perusahaan tentu tidak dapat dibenarkan dan membuat masyarakat merasa tidak nyaman serta tidak aman.
"Keterlibatan kepolisian dalam mengawal kegiatan pertambangan PT Vale membuat petani merasa terintimidasi. Secara aturan, ini merupakan pelanggaran terhadap HAM yang diatur dalam Pasal Sembilan Kovenan Hak Sipil Politik, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan rasa aman," tegas Rahmat.
Oleh karena itu, menurut Rahmat, tindakan yang dilakukan oleh PT Vale jelas menunjukkan bahwa mereka telah meneror warga dan pembela HAM yang sedang berjuang untuk melindungi hak-hak masyarakat dari ancaman bisnis tambang.
Selain itu, keterlibatan polisi juga menunjukkan bahwa CEO PT Vale, Febriani Eddy, lebih memilih menggunakan cara-cara represif dan mengabaikan permintaan petani dan perempuan untuk dilibatkan dalam konsultasi dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat.
"Kini, masyarakat dengan tegas menolak kegiatan perusahaan di Blok Tanamalia," tambahnya.
Oleh karena itu, WALHI Sulawesi Selatan bersama petani dan perempuan pejuang Loeha Raya menekankan kepada PT Vale Indonesia untuk segera menghentikan seluruh kegiatan eksplorasi di Blok Tanamalia.
Selain itu, mereka juga meminta Presiden Joko Widodo untuk melindungi kehidupan petani merica, perempuan, dan anak-anak di sekitar pegunungan Lumereo.
"Kami mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk menarik seluruh pasukan polisi yang saat ini berada di Blok Tanamalia," tegas mereka.
Reporter/Editor: Ewin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar