Foto : Maurits Mantiri dan Hengky Honandar, Walikota dan wakil Walikota Bitung (istimewa)
JOURNALTELEGRAF - Setelah terkatung katung selama hampir 3 bulan. Akhirnya Tunjangan Pertambahan Penghasilan (TPP) ribuan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bitung akan segera terbayarkan menyusul keluarnya rekomendasi dari Plt Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, DR.Drs Fatoni, MSi.
Rekom dengan nomor surat 900/4127/KEUDA tertanggal maret 2022 tentang persetujuan tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Negeri Sipil
tahun anggaran 2022 yang ditujukan kepada Walikota Bitung dan telah disetujui Menteri Dalam Negeri.
Wali Kota Bitung, Maurits Mantiru menegaskan bahwa segera merealisasikan pembayaran TPP kepada ASN di lingkungan pemerinrah Kota Bitung.
"Akhirnya semua terjawab setelah adanya persetujuan Mendagri terhadap pemberian TPP ASN tahun 2022, maka saya langsung menginstruksikan Kepala Basan Keuangan dan Aset Daerag untuk segera proses realisasi pembayarannya," jelas Maurits, Kamis (10/03/2022).
Maurits menambahkan jika TPP ASN tidak akan bisa direalisasikan tanpa persetujuan Mendagri, maka Wali Kota Bitung tidak dapat melakukan pembayaran.
"Supaya diketahui bersama bahwa tambahan penghasila. pegawai atau TPP itu bukan hak dari ASN, artinya kepala daerah dapat memberikan TPP kepada ASN tersebut saat pemerintah pusat dalam ini Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan, dan kami tidak dapat merealisasikan hal tersebut jika persetujuan Mendagri belum dikeluarkan," jelas Maurits.
Maurits Mantiri menegaskan bahwa tidak ada istilah pemerintah Kota Bitung menahan TPP ASN.
"Banyak informasi yang beredar jika pemkot Bitung menahan nahan TPP ASN, padahal itu tidak benar sama sekali. Ingat, pemgelolaan keuangan di Kota Bitung saat inj sudah sangat baik, sehingga segala sesuatunya harus berdasarkan peraturan peraundangan undangan," ujarnya.
Perlu juga diinformasikan bahwa pemerintah Kota Bitung mendapatkan persetujuan dari Kemendagri di tahap pertama.
"Itu artinya jika Kota Bitung masuk dalam daftar tahap pertama yang disetujui Kemendagri, maka masih banyak daerah yang masih sementara berjuang untuk mendapatkan persetujuan Mendagri," pungkasnya.
Reporter/Editor : Arhamdila
Tidak ada komentar:
Posting Komentar