 |
| Reses DPR RI Dapil Sulteng, Tatap Muka Dengan Warga |
JOURNALTELEGRAF-Anggota Dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah pilihan Sulawesi Tengah Anwar Hafid dengan tegas menolak adanya ganti rugi lahan yang dilakukan perusahaan nikel di tiga desa Kecamatan Bungku.
Hal itu dinyatakan Anwar saat Kunjungan Kerja (Kunker) di Desa Topogaro Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali. Pada Sabtu (28/11/2021).
Meski pembangunan pabrik smelter atau pemurnian biji nikel di tiga desa tersebut masih tahap rencana, namun diduga ada indikasi pemaksaan penyerahan lahan, bahkan harga penawaran yang sangat rendah.
Selain bertatap muka langsung dengan warga sekaligus mendengarkan keluhan warga, kepada Anwar, warga mengadukan pembangunan smelter diduga syarat kongkalikong.
"Pertama masyarakat mengeluhkan adanya pengukuran lahan mereka tanpa ada rapat dengan masyarakat," kata Anwar.
"Kedua masyarakat mengeluhkan adanya surat kades Topogaro yg seakan-akan mengancam pemerintah akan menutup akses jalan ke Folili dan akan diserahkan ke pengelola kawasan industri," ucap Anwar.
Menurut Anwar, masyarakat tidak boleh diintimidasi dan di takut-takuti."Kalau Perusda mau maju silahkan, tapi jangan menggunakan kekuasaan pemerintah untuk menekan rakyat, tidak boleh itu," kata Anwar.
Anwar juga menegaskan, soal pembebasan lahan milik warga, menurutnya itu bukan ganti rugi tapi ganti untung.
"Pak Jokowi saja bilang tidak ada ganti rugi tapi ganti untung, jadi siapapun yang mengintimidasi kasih tau saya,"tegas Anwar Hafid saat pertemuannya dengan masyarakat Topogaro.
Anwar berharap agar perusahaan nikel yang ada di Morowali dapat menberikan ganti untung atas lahan-lahan masyarakat utamanya pemukiman dan perkebunan.
"Dengan dibelinya lahan tersebut otomatis masyarakat sudah kehilangan mata pencaharian dan juga lahan untuk kedepan anak cucu mereka," imbuhnya
"Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah dan pihak perusahaan, soal lapangan pekerjaan ya tentu, tapi kan belum tentu yang punya lahan itu bisa bekerja," ucap dia lagi.
Anwar juga mengingatkan masyarakat agar lokasi pabrik sebaiknya jauh dari pemukiman masyarakat.
"PT VALE itu jaraknya 7 kilo meter dari pemukiman masyarakat, kalau PT IMIP terlalu dekat dengan pemukiman, untuk itu dengan adanya dua perbandingan tersebut, sebaiknya kita semua berpikir untuk menata kawasan ini menjadi lebih baik,"tutup Anwar.
Reporter : Dian
Editor : Ewin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar