JOURNALTELEGRAF - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, mendesak instansi terkait untuk lebih memantapkan program pengentasan kemiskinan di wilayah kabupaten berjuluk Kota Cengkeh tersebut.
Disampaikan Jemi Yusuf, Wakil Ketua I DPRD Tolitoli, Rabu (9/6/2021) di melalui chating Via WhatsApp, sesuai hak, wewenang, dan kewajiban, memang daerah otonomi mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
"Program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tolitoli belum berjalan sesuai harapan, padahal pemerataan pembangunan ekonomi, khususnya bagi masyarakat miskin sangatlah penting dan harus segera dilaksanakan, bukan lagi merancang program atau dipikirkan semata, " tegasnya.
Lebih lanjut, sudah berlarut-larut upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tolitoli. Namun dalam realitas data, angka tersebut tidak bergeser jauh. Malah dinilai data yang disampaikan tidak sinkron dan makin meningkat.
“ Kalau kita menggunakan data BPS ini sebagai rujukannya, maka angka kemiskinan Kabupaten Tolitoli berada 13.07 % atau 30.800 orang dan kalau kita mengacu pada data BPJS maka tingkat kemiskinan kita berada di angka 54 % atau 47.553 jiwa, ” jelasnya.
Maka dari itu, Pihaknya meminta Dinas Sosial melakukan pemetaan wilayah sehingga mereka memiliki gambaran yang jelas daerah mana yang tingkat kemiskinannya tinggi dan program seperti apa yang akan dilakukan.
“ Kalau misal angka kemiskinan Kabupaten Tolitoli berada di angka 47.553 orang sesuai data BPJS Tolitoli yang tercover dalam Jamkesda maka angka kemiskinan Kabupaten Tolitoli berada diangka 200% di atas rata-rata Nasional, Berani tidak kita jujur dan siapa yang mau bertanggung jawab persoalan ini,” ungkap Politisi Partai Golkar itu.
Ia menilai, Dari anggaran yang tersedia bahkan tidak adanya program pembinaan atau pemberdayaan yang dilakukan untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat miskin, maka sangat wajar angka kemiskinan meningkat.
Sebagai perwakilan rakyat, ia berharap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kabupaten Tolitoli lewat anggaran yang dikucurkan segera rampung melalui verifikasi dan validasi agar masyarakat yang layak mendapatkan bantuan kesejahteraan bisa terbantukan.
“ Semoga DTKS dapat di perbaiki dan tetap mengacu pada payung hukum UU nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin, Permensos No 28 tahun 2017 tentang mekanisme, verifikasi dan validasi DTKS serta musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk penentuan yang masuk dalam daftar DTKS,” tutup Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tolitoli.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar