JOURNALTELEGRAF - Jemmy Yusuf salah seorang politisi senior partai Golkar yang saat juga sebagai Wakil ketua I DPRD Kabupaten Tolitoli kian giat melaksanakan kunjungan ke warga masyarakat untuk melihat langsung keadaan hidup sosial,ekonomi,budaya,dan pendidikan.
Di isukan akan bertarung di Pilkada tahun 2025 nanti, Jemmy belum memberi jawaban pasti terkait hal itu, melainkan kata dia " saat ini terus menjalankan tanggung jawab dan tugas yang di amanatkan oleh rakyat sebagai anggota DPRD sebagai ikhtiar,"
Dalam kunjungannya hari ini, Sabtu (10/04/2021). Wakil ketua I DPRD itu tidak lagi menyusuri pedesaan melainkan berfokus di daerah perkotaan tepatnya di kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli.
" Bantuan sosial dilakukan besar-besaran oleh pemerintah di tengah pandemi Virus Corona atau Covid-19, namun sayang bantuan itu tak sampai ke bapak Kundung yang termasuk warga miskin," kata Jemmy kepada awak media Journaltelegraf.com
lebih lanjut di ungkapkan, bahwa bapak Kundung ini adalah salah satu contoh kecil yang tinggal di kawasan perkotaan Tolitoli yang tak tersentuh bantuan pemerintah.
" Bantuan Sosial (bansos) kurang mampu pascapandemi Covid-19 ternyata belum disalurkan secara merata. Masih banyak warga miskin yang tidak terdata dan mendapat bantuan," ungkapnya.
Wakil ketua I DPRD itu menjelaskan, selama ini tinggal rumah panggung/kayu yang tidak layak huni dan hampir roboh dan tinggal bersama dengan anaknya yang memiliki gangguan kejiwaan.
" Selama ini tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah dari segi bantuan apapun,Bahkan tempat tinggalnya beresiko roboh, akibat bahan kayu yang sudah lapuk di makan usia" tutur jemmy
Lebih jauh menurutnya, seharusnya dengan kondisi tempat tinggal yang tidak memungkinkan ini, instansi terkait bisa mencanangkan program bedah rumah.
" Peran pemerintah sangat penting untuk hal-hal yang beresiko bagi masyarakatnya, seharusnya ada tempat tinggal yang layak bagi mereka yang tidak mampu. melalui program bedah rumah yang sudah di canangkan," jelasnya.
Menurut dia, hal ini adalah tanggung jawab bersama pemerintah untuk memberikan fasilitas yang layak bagi masyarakat.
"Seharunya program bedah rumah dapat berjalan dengan semestinya dan laksanakan tanggungjawab OPD teknis masing-masing," terangnya.
Saat dikunjungi, Pria di sambangi itu mengaku belum pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah baik Program Keluarga harapan (PKH), Bantuan pangan non tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program untuk Lansia, Program bedah rumah serta program orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) bagi anaknya yang mengalami gangguan kejiwaan.
"Kalau dari pemerintah itu belum pernah dapat," kata kundung.
Lebih jelasnya kata dia tak sekalipun ada Pemerintah yang datang kerumahnya untuk melihat situasi dan kondisinya.
" Belum ada pemerintah datang kerumah saya," tutupnya.
Editor/Reporter : Legitha Aswardy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar