Salah satu bilboard ucapan hari-hari besar dari Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut. (Foto : Simon/JT)
JOURNALTELEGRAF - DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara (DPD PG Sulut) sangat menyesalkan sikap 'arogansi' yang dipertontonkan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi terhadap salah satu kader PG yang menjabat Pimpinan DPRD Sulut.
Pasalnya, pihak Sekretariat dibawah kepemimpinan Sekretaris Glady Kawatu, disinyalir melakukan "pemecatan" sepihak terhadap Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian (JAK).
Perlakuan pihak Sekretariat DPRD Sulut ini sangat nyata, dimana foto yang bersangkutan sudah tidak terpajang lagi laman website resmi DPRD Sulut : https://dprd.sulutprov.go.id/ dan di bilboard serta di bilboard ucapan hari-hari besar yang dipajang di tempat publik.
Ketua DPD PG Sulut, Christiany Eugenia Paruntu dikonfirmasi melalui Sekretaris DPD, Raski A Mokodompit menyayangkan perlakuan pihak Sekretariat DPRD Sulut.
"Hari ini kami dari Golkar sendiri sangat menyayangkan ketika Keputusan dari Mendagri belum ada, justru mulai dari gaji, bahkan foto dari pak JAK di bilboard sudah dihilangkan oleh pihak Sekretariat," tulis Raski melalui pesan whatsApp : 081222226***, Kamis (8/04/2021).
Kembali Raski menegaskan, sampai hari ini belum ada surat pemberhentian JAK sebagai Pimpinan Dewan maupun sebagai anggota Legislatif.
Raski menegaskan, sikap partai Golkar pun sudah sangat jelas dan sudah disampaikan ke DPRD Sulut beberapa minggu lalu.
"Sikap Golkar sebenarnya sudah ada hasil pleno untuk menjawab surat dari DPRD Provinsi Sulut. Bahkan Golkar sudah mengirim ke DPRD Provinsi Sulut sejak beberapa minggu yang lalu," tulis Raski lagi.
Menanggapi perlakuan pihak Sekretariat ke kadernya, Raski mengungkapkan, pihak Golkar Sulut melalui dirinya sebagai unsur pimpinan sudah beberapa kali menyampaikan ke Sekretaris DPRD Sulut, Galdy Kawatu.
"Kalau langsung kepada Sekwan, terkait gaji beliau, dirapat resmi maupun hanya berpapasan di kantor sudah pernah saya sampaikan langsung. Tapi sampai saat ini gaji JAK tidak dibayarkan," beber Raski.
Begitu juga dengan karangan bunga yang pernah di kirim ke DPRD, Saya menghubungi langsung Sekwan, tapi nanti sampai 8-9 hari baru dipindahkan, kata Raski menyesalkan.
Raski menolak berkomentar ketika ditanyakan adanya dugaan keterlibatan "Bos Besar" dan mantan Petinggi PG Sulut dibalik sikap "arogansi" Sekretaris DPRD Sulut Galdy Kawatu.
"Kita tidak mau berandai-andai, bahkan menuduh siapa saja. Saya justru berpegang kepada aturan yang ada. Sesuai mekanisme.
Tapi tetap menjaga hubungan dengan saling menghormati dan saling menghargai. Apalagi kita dibawah satu rumah DPRD Provinsi Sulut. Ibaratnya kita semua kan satu keluarga. Beda partai itu bukan menjadi pemisah hubungan silaturahmi. Tujuan kita kan sama, mengawal anggaran kepada rakyat Sulut," tulis Raski.
Raski pun sempat berpesan dan menghimbau agar tetap bisa saling menghormati dan menjaga hubungan baik selama belum ada keputusan resmi.
"Yahh siapapun itulah, internal maupun eksternal, selama belum ada keputusan resmi, mari tetap kita saling menjaga hubungan baik kita bersama. Saya minta semua pihak Mari kita saling menghormati, dan saling menghargai," pungkas Raski.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Sulut, Galdy Kawatu belum merespon ketika dikonfirmasi melalui whatsAppnya : 085146302***, Kamis (8/04/2021).
Dari informasi yang berhasil dirangkum, sikap dan tindakan Sekretaris DPRD Sulut, Glady Kawatu diduga sarat dengan pesanan politik "Bos Besar" dan kepentingan mantan Petinggi PG Sulut.
Sebelum menjabat Sekretaris DPRD, Glady Kawatu sendiri diketahui pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di Pemerintah Kabupaten Minahasa (Pemkab Minahasa) di era kepemimpinan Bupati Vreeke Runtu. Dan beberapa tahun lalu, Kawatu mendapat promosi ke kantor Gubernur Sulut.
Reporter/Editor : Simon Ronal
Tidak ada komentar:
Posting Komentar