Kota Manado Raih Penghargaan Indeks Kota Toleran Award 2021

Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut memberikan sambutan dalam acara penyerahan penghargaan penghargaan IKT tahun 2021. (Foto : Ist)

JOURNALTELEGRAF - Setelah Call Center Manado Siaga 112 Project dari Indonesia terpilih sebagai salah satu finalis IDC's 2021 Smart City Asia Pacific Awards (SCAPA) kategori Public Safety - Next - Generation Emergency Services, Kota Manado kembali unjuk prestasi.

Kerja kolektif Pemerintah, rohaniawan dan masyarakat kota Manado untuk pelihara hidup rukun, damai, toleran, tanpa bedakan suku, agama dan ras sebagai rumah besar bersama, pekan terakhir Februari, tepatnya Kamis (25/02/2021), Kota Manado bersama Singkawang, Salatiga dan 7 kota lainnya mendapatkan penilaian sebagai kota dengan nilai toleransi tertinggi di lndonesia tahun 2020.

Penyerahan Penghargaan IKT tahun 2021 yang digelar Setara Institute. (Foto : Ist)

SETARA INSTITUTE, lembaga independen yang melakukan riset di 94 kota terhadap praktik hidup dan regulasi terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan dimasyarakat, hari ini melakukan ekspos hasil riset sekaligus memberikan penghargaan.

Salah satu kegiatan keagamaan yang menjadi agenda tetap kota Manado. (Foto : Ist)

Wali Kota Manado G.S. Vicky Lumentut yang berkesempatan hadir dan memberikan sambutan menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Manado.

"Mari torang terus jaga rumah besar Manado supaya tetap dihuni oleh warga yang cinta hidup rukun, aman dan damai," ujar Lumentut dalam sambutannya.

Berikut daftar 10 kota yang memperoleh penghargaan IKT sesuai peringkatnya ;

1. Kota Salatiga

2. Kota Singkawang

3. Kota Manado

4. Kota Tomohon

5. Kota Kupang

6. Kota Surabaya

7. Kota Ambon

8. Kota Kediri

9. Kota Sukabumi

10. Kota Bekasi.

8 Indikator dan Pembobotan IKT. (Foto : Ist)

IKT sendiri dikaji dan disusun berdasarkan delapan indikator dan pembobotan, masing-masing RPJM (10%), kebijakan pemerintah kota tentang toleransi/non diskriminasi (20%), peristiwa intoleransi/pelanggaran KBB (20%), dinamika masyarakat sipil (10%), tindakan pemerintah (pernyataan kepada publik) (10%), tindakan nyata pemerintah (15%), demografi (heteronitas agama) (5%) dan inklusi sosial keagamaan (10%).

Reporter/Editor : Simon Ronal/*