Foto :(istimewa) Tambang Pasir di Perairan Kodingareng Masih Berlanjut.
JOURNALTELEGRAF-Konflik dan masalah tambang pasir laut di perairan Galesong Utara ternyata tidak hanya terkait persoalan lingkungan dan hak sosial ekonomi masyarakat.
Kini, persoalan tambang pair laut juga telah mengarah ke ranah hukum, dimana terdapat dugaan tindak pidana korupsi dan monopoli usaha.
Salah satu koalisi masyarakat sipil yang terus mendampingi dan memperjuangkan hak-hak nelayan di Pulau Kodingareng yakni Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) juga tidak mempersoalkan kalau dalam perjalanan advokasi ASP, terdapat Koalisi lain yang menemukan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek tambang pasir laut.
Ahmad Kordinator ASP, menilai bahwa proyek yang telah mengorbankan dan menimbulkan kerugian pada ribuan nelayan di Pulau Kodingareng bisa saja menyeret Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah ke ranah hukum terkait pidana korupsi.
Karena, lanjut Ahmad, fakta mengenai adanya dugaan kejahatan bisnis dan juga praktek gratifikasi sebagai balas jasa politik sudah terlihat pada dokumen-dokumen perusahaan yang diekspos oleh Koalisi Selamatkan Laut Indonesia.
“Informasi, data dan fakta-fakta terkait dugaan kejahatan bisnis dan pidana korupsi sudah banyak beredar di media, waktunya KPK atau penegak hukum lainnya menyelidiki dugaan tersebut," kata Ahmad Kepada media melaLui rilis, Minggu (4/10/2020).
Kemudia kata Ahmad, pihaknya sementara melakukan penguatan di level anggota aliansi untuk kembali mendesak Gubernur menghentikan aktivitas tambang pasir laut dan mencabut izin-izin tambang pasir laut terkhusus perusahaan yang diduga milik Nurdin Abdullah atau perusahaan milik anaknya melalui mantan tim suksesnya.
“Dengan izin yang diterbitkan Gubernur, Nurdin Abdullah telah menghilangkan hak nelayan atas ruang tangkap, memiskinakan ribuan keluarga nelayan," bebernya
Tak hanya itu Nurdin Abdullah juga tidak mau berdialog dengan nelayan dan perempuan. "Inilah wajah asli dari Gubernur Sulsel. Sehingga sekarang kami harus berbuat lebih dari saat ini untuk mendesak pencabutan izin tersebut," ungkap Ahmad.
Sementara menurut Kepala Unit Aksi WALHI Sulsel Nur Ikhsan, dugaan praktek gratifikasi dan kejahatan bisnis ini bisa saja mengarah ke Gubernur maupun ke anaknya. Indikasinya, dokumen dan link beritanya lengkap.
“Jelas bagaimana Pak NA tidak membantah bahwa dia mengenal Direktur Utama PT. Banteng Laut Indonesia. Direktur Banteng Laut juga ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah yang juga diangkat oleh Gubernur," jelas Iksan.
Sehingga, menurut Ikhsan, Gubernur Sulsel diduga memiliki peran penting dalam proyek tambang pasir laut, terkhusus PT Banteng Laut Indonesia yang saat ini ditambang oleh PT Boskalis, termasuk ketidakinginannya bertanggung jawab dan berdialog dengan nelayan dan perempuan Pulau Kodingareng
“Kalau Gubernur punya “siri”, kenapa dia tidak mau berdialog dengan nelayan? Saya beritahu, nelayan itu hanya ingin tahu apa alasan Nurdin Abdullah menerbitkan izin di wilayah tangkap nelayan dan kenapa dia tidak mau cabut izin tambang pasir laut," pungkasnya.(*)
Redaktur
Tidak ada komentar:
Posting Komentar