Ads


 

Selasa, 09 Juni 2020, Juni 09, 2020 WIB
Last Updated 2020-06-09T03:00:50Z
dprd tolitoliPansus Covid 19POLITIKrisman azis

Dinsos Tolitoli Tak Miliki Data Valid Penerima BST, Pansus Covid-19 Sebut Kadis Main Main Urus Kemiskinan

JOURNALTELEGRAF - Pemerintah Kabupaten Tolitoli tidak memiliki data valid angka kemiskinan di daerah itu. Hal ini terungkap saat rapat Pansus Covid-19 DPRD Kabupaten Tolitoli bersama Dinas Sosial.

Akibatnya, sempat terjadi insiden yang menyebabkan salah satu anggota Pansus Covid-19 Risman Azis dari Fraksi Partai Golkar berang.

"Dinas Sosial tidak memegang data valid angka kemiskinan dan hanya mengandalkan daya ingat saat memaparkan didepan rapat pansus," kata Risman saat dihubungi media ini, Selasa (9/6/2020).

Menurut Risman, data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pusat yang disampaikan diawal rapat oleh Dinas Sosial adalah 9308 penerima. Tapi kemudian berubah menjadi 3304 penerima. Setelah data itu ada, Dinsos menyerahkan ke masing masing desa untuk dilakukan validasi dengan deadline 5 hari.

Lanjutnya, Dinas Sosial kemudian menyebut telah mengirim 3000 an data, dari jumlah itu penerima BST yang mendapat bantuan sebesar 600 ribu rupiah sebanyak 1700 penerima.

Berdasarkan pemaparan tersebut, anggota Pansus mempertanyakan sisa 7000 an yang sudah didata bagaimana.


"Yang menerima BST sebesar 600 ribu itu sebanyak 1700 penerima, kami pertanyakan yang sisa 7000 an, Dinas Sosial tidak tahu karena mereka tidak pegang data dan ini merupakan bukti Kadis Sosial hanya main main dengan data kemiskinan. Dan yang menjabarkan data kelihatan sudah pikun dan mereka juga terlihat tidak ada etika dalam rapat," jelas Risman.
Foto : (istimewa) Risman, Anggota Pansus Covid-19 DPRD Tolitoli 

Ditempat terpisah, Yusuf Andi Mappiasse mengatakan jika dari hasil rapat perdana Pansus Covid-19 membuktikan jika  Dinas Sosial tidak profesional.

"Data menjadi acuan untuk menentukan jumlah angka kemiskinan di daerah ini. Jika institusi yang harusnya mengelolah data itu tidak punya, bagaimana pemerintah Kabupaten Tolitoli mampu memurunkan angkanya," katanya.

Mirisnya lagi kata Yusuf, dengan simpang siurnya data peneriman bantuan ini menjadi indikasi adanya penyelewangan.

"Jika data tidak jelas, bagajmana bisa bantuan untuk warga terdampak covid-19 bisa jelas penerimanya," lanjutnya.

Reporter / Editor : Arham Licin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar