Terkait Tak Jelasnya Anggaran Covid-19, Faizal Pusadan "Tantang" DPRD Tolitoli Gunakan Hak Interplasi-nya

JOURNALTELEGRAF - Terkait polemik transparansi penggunaan anggaran penanganan covid-19 di Kabupaten Tolitoli, salah satu Tokoh Pemuda Tolitoli, Faizal Pusadan yang kini bermukim di Kota Palu angkat bicara.

Foto : (istimewa) Faizal Pusadan

Menurut Faizal, pernyataan Ketua DPRD Tolitoli, Randy Saputra dimana legislatif tidak dilibatkan dalam pergeseren anggaran penanganan Covid-19 menjadi preseden buruk pemerintahan M. Saleh Bantilan dan lembaga DPRD Kabupaten Tolitoli.

"Jika benar Pemerintah Kabupaten Tolitoli tidak transparan dalam penggunaan anggaran Covid-19, apa lagi saya dengar sudah ada 2 kali pemanggilan terhadap pihak Gugus Tugas Covid-19 yang tidak digubris, ini menjadi preseden kurang baik bagi kinerja Pemkab dan juga marwah DPRD sebagai Lembaga Legislatif yang melekat hak budgeting dan pengawas terhadap penggunaan APBD kabupaten Tolitoli," kata Faizal.

Faizal juga mengingatkan, anggaran Covid-19 itu berasal dari realokasi dan refocusing dana dari APBD Kabupaten Tolitoli yang merupakan produk legislatif dan eksekutif. dirinya juga mendorong DPRD untuk tidak diam dan menggunakan "powernya" untuk menekan pemerintah untuk menjelaskan kemana anggaran covid-19 mengalir.

" Minimnya informasi terkait penggunaan anggaran tersebut bahkan terkesan tidak terbukanya detail kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh Gugus Tugas menjadi dasar DPRD untuk menggunakan haknya meminta keterangan kepada Ketua Gugus Tugas Covid-19 yang notabene adalah bupati, " tegasnya.

DPRD Tolitoli kata Faizal jangan jadi "Macan Ompong". Punya kekuatan untuk memaksa eksekutif memberikan keterangan terkait penggunaan anggaran yang berasal dari APBD/P tapi tidak digunakan.

"DPRD punya hak politik memaksa eksekutif memberikan keterangan (Hak Interpelasi) terkait penggunaan APBD. Ingat, anggaran covid-19 itu berasal dari APBD," tegasnya.

Reporter / Editor : Arham Licin