JOURNALTELEGRAF - Perlu diatur kembali regulasi tentang perikanan tangkap. Karena menyangkut kebutuhan industri pengolahan, kurangnya pasokan bahan baku ke industri pengolahan, karena terganjal oleh aturan yang membatasi para pengusaha kapal (penangkapan) untuk mencari bahan baku. Hal ini disampaikan Tennie Wior, salah satu pelaku di industri perikanan Kota Bitung yang kini hengkang ke Maluku untuk bisa terus bertahan, Senin (16/2/2020).
Menurut Tennie, harus ada regulasi yang yang kongkrit untuk pelaku usaha dalam hal pengurusan perijinan untuk kapal diatas 30 GT yang mencari tangkapan untuk kebutuhan industri pengolahan (canning).
"Tapi intinya, belum ada investor dalam negeri yang berivestasi menggantikan posisi para investor asing untuk berusaha di bidang industri perikanan tangkap pasca di "usir" keluar dari Indonesia," katanya.
Menteri KKP juga kata Tennie berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap para investor yang bergerak di industri perikanan tangkap. Karena selain membutuhkan modal kapital yang besar, pengusaha perikanan tangkap membutuhkan kemudahan pengurusan ijin atau dokumen yang legal dan tidak berbelit-belit.
"Kalau perlu buka perwakilan KKP di daerah untuk pengurusan dokumen parsyaratan usaha perikanan tangkap. Sehingga akan memperpendek jarak dan waktu pengurusan perijinan. Tidak lagi kami harus ke Jakarta yang membutuhkan waktu dan biaya yang besar," pungkasnya sambil berharap solusi terbaik akan dihasilkan dari kedatangan Menteri KKP di Kota Bitung.
Terakhir, Tennie meminta Menteri KKP Edhy Prabowo juga harus mampu memfasilitasi atau mendatangkan investor perikanan tangkap untuk home base di Kota Bitung.
" Pak Menteri haus melakukan itu, karena inilah kebutuhan masyarakat Bitung terutama para pelaku usaha perikanan," tegasnya.
Reporter : Dicky Dandel
Editor : Richardo Pangalerang
 |
| Foto: (istimewa) Tennie Wior pelaku usaha perikanan |
Menurut Tennie, harus ada regulasi yang yang kongkrit untuk pelaku usaha dalam hal pengurusan perijinan untuk kapal diatas 30 GT yang mencari tangkapan untuk kebutuhan industri pengolahan (canning).
"Tapi intinya, belum ada investor dalam negeri yang berivestasi menggantikan posisi para investor asing untuk berusaha di bidang industri perikanan tangkap pasca di "usir" keluar dari Indonesia," katanya.
Menteri KKP juga kata Tennie berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap para investor yang bergerak di industri perikanan tangkap. Karena selain membutuhkan modal kapital yang besar, pengusaha perikanan tangkap membutuhkan kemudahan pengurusan ijin atau dokumen yang legal dan tidak berbelit-belit.
"Kalau perlu buka perwakilan KKP di daerah untuk pengurusan dokumen parsyaratan usaha perikanan tangkap. Sehingga akan memperpendek jarak dan waktu pengurusan perijinan. Tidak lagi kami harus ke Jakarta yang membutuhkan waktu dan biaya yang besar," pungkasnya sambil berharap solusi terbaik akan dihasilkan dari kedatangan Menteri KKP di Kota Bitung.
Terakhir, Tennie meminta Menteri KKP Edhy Prabowo juga harus mampu memfasilitasi atau mendatangkan investor perikanan tangkap untuk home base di Kota Bitung.
" Pak Menteri haus melakukan itu, karena inilah kebutuhan masyarakat Bitung terutama para pelaku usaha perikanan," tegasnya.
Reporter : Dicky Dandel
Editor : Richardo Pangalerang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar