A
JOURNALTELEGRAF - Dalam rangka optimalisasi reformasi birokrasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melakukan Penguatan sekaligus monitoring evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) pada jajaran Kemenkumham RI, Selasa (5/12/23).
Itjen mengungkapkan Result oriented government harus dilakukan secara berlanjut dan konsisten terhadap perubahan nilai dan budaya kerja yang berlandaskan hasil.
“Maka Pemenuhan daduk dapat diupayakan terpenuhi dengan optimal dan benar,” ujar Razilu.
Razilu juga menegaskan bahwa pemenuhan data dukung RKT RB serta Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas pada aplikasi ERB Kemenkumham tidak hanya terkait dengan kontestasi untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Namun reformasi birokrasi wajib dilaksanakan dalam keseharian tugas dan fungsi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
“Muara dari reformasi birokrasi adalah menghadirkan pelayanan prima kepada publik atau masyarakat. Pemenuhan data dukung merupakan bentuk pendokumentasian secara tertulis terkait upaya-upaya yang selama ini dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi,” pungkas Razilu.
Reporter : Legitha Aswardy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar