.jpeg)
JOURNALTELEGRAF - Peningkatan ruas jalan di Daerah Bilo - Lampasio dan Silondou - Ogosipat, kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah mendapat dukungan dari Anggota Komisi V DPR RI.
Proyek jalan ini bisa direalisasikan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XIV Palu dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) berkat dorongan kuat dari Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid.
Diketahui, Anwar Hafid satu-satunya keterwakilan Anggota DPR RI dari tujuh anggota DPR RI lain yang saat ini menjabat di komisi V membidangi Perhubungan dan infrastruktur.
Anwar Hafid yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulteng menyebut proyek besar ini sebagai kejutan dan kado spesial yang dipersembahkan kepada masyarakat di dapilnya.
"Disamping usulan pemerintah daerah, tugas saya mendukung percepatan infrastruktur di Sulawesi Tengah seperti perbaikan ruas Jalan Bilo-Lampasio dan Silondou - Ogosipat," ungkap Anwar Hafid kepada awak media journaltelegraf lewat sambungan via telepon, Jumat (19/05/2023).
Politisi senior partai Demokrat ini menjelaskan, infrastruktur adalah kunci kemajuan daerah. Sulawesi Tengah sebagai daerah penanaman investasi terbesar butuh percepatan infrastruktur jalan yang mesti disegerakan guna menunjang investasi dan ekonomi masyarakat.
" Saya sebagai wakil DPR RI Sulteng akan konsen bagi persoalan tersebut," jelasnya.
Mendengar banyaknya informasi klaim mengklaim atas kegiatan peningkatan jalan tersebut, Anwar Hafid mengatakan banyaknya usulan pemerintah daerah terkait peningkatan perbaikan jalan di Sulawesi Tengah, salah satunya di kabupaten Tolitoli.
"benar pengusulan itu ada dari daerah bukan berarti ini adalah kerja-kerja DPRD Kabupaten, karena dibutuhkan intervensi dan dukungan dari Perwakilan di Pusat. kami di komisi V bersama mitra kerja mendapatkan banyak usulan dari berbagai provinsi se-Indonesia. Karena saya adalah satu-satunya keterwakilan dari Sulteng yang duduk di komisi V, maka saya konsen akan Perbaikan infrastruktur di Sulawesi Tengah," kata Anwar Hafid.
"Perbaikan jalan Daerah itu kami perjuangkan di Kementerian PUPR. Insya Allah, tahun 2023 sudah ada penanganan," bebernya.
"Tugas saya di DPR itu sudah dimandatkan oleh Undang-Undang untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Diminta atau tidak, ya sudah kewajiban saya untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat terutama di bidang saya di komisi V di bidang infrastruktur," tambahnya.
Mantan Bupati Morowali dua Periode itu menerangkan, sebelumnya jalan kabupaten termasuk jalan desa itu tidak bisa ditangani oleh APBN. Selain itu jalan provinsi itu kewenangan provinsi, jalan kabupaten itu kewenangan kabupaten.
"Ini kan merugikan daerah karena uang di APBN itu adalah uang negara, uang di APBD uang negara juga. Jadi kami berupaya bagaimana supaya jalan provinsi dan jalan kabupaten harus dibiayai oleh APBN," ucapnya.
"Akhirnya, dikabulkan dan sudah menjadi Undang-Undang. Tapi tidak mungkin seluruh jalan provinsi dan jalan kabupaten itu, dibiayai APBN seluruhnya anggarannya. Tentu ada kriterianya, sehingga nanti ada Perpres dan Peraturan Menterinya. Misal jalan kabupaten yang dibiayai adalah jalan yang sangat strategis," jelasnya.
Sementara itu, salah satu masyarakat di Kawasan Bilo-Lampasio, Hendra merasa senang jalanan akan segera diperbaiki. Hal ini yang dinanti-nanti bagi pelaku masyarakat.
Dengan perbaikan jalan ini, tentunya akan berimbas pada peningkatan perekonomian.
“Kami sangat berterima kasih kepada anggota DPR yang telah membantu kami. Mudah-mudahan dengan adanya perbaikan jalan ini dapat membawa berkah bagi kami dan perekonomian masyarakat sekitar kami,” paparnya.
Reporter : Legitha Aswardy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar