Foto : flayer Festival Budaya Tolitoli 2022 (ist)
JOURNALTELEGRAF - Festival Budaya Matanggauk tahun 2022 yang digelar Pemerintah Kabupaten Tolitoli menyisahkan persoalan.
Persoalan dugaan adanya penyalagunaan anggaran pada kegiatan itu kemudian menjadi sorotan berbagai elemen masyarakat Kota Cengkeh.
Salah satunya, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Nadhlatul Ulama (Lakpesdam NU). Lewat ketuanya, Fahrul Baramuli menegaskan bahwa dana sebesar Rp.940 juta yang berasal dari APBD Kabupaten Tolitoli dan APBN dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif yang diperuntukan untuk kegiatan Festival Budaya Matanggauk dan HUT Kabupaten Tolitoli diduga ada penyimpangan.
Dari informasi yang diterima Journal Telegraf, anggaran dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp.135.000.000 masuk ke rekening pribadi PPTK pada kegiatan tersebut.
Menurut Fahrul, dana yang masuk ke rekening pribadi akuntabilitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan
"Apapun alasannya, menurut saya, tidak bisa dibenarkan kalau untuk kepentingan dinas memanfaatkan rekening pribadi. Yang namanya masuk rekening pribadi potensi fraud-nya, penyimpangannya akan sangat tinggi sekali. Untungnya terdeteksi," tegas Fahrul, Kamis (2/3/2023).
Lakpesdam NU mendorong Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli segera menetapkan tersangka karena sangat jelas unsur perbuatan melawan hukumnya dan dapat diduga ada kerugian negara yang ditimbulkan dari proses realisasi terhadap anggaran tersebut.
"Kami mendorong Kejari Tolitoli segera tetapkan tersangka kasus ini," jelasnya.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tolitoli, Yustiyanto Bantilan justru tidak mengetahui persis aliran dana tersebut, karena menurutnya. sejak awal dirinya tidak pernah mendapat informasi.
"Saya tahu ada dana itu setelah seluruh kegiatan selesai, karena memang dari awal tidak pernah saya diberitahu," ujar Yus sapaan akrab mantan Kadis Perdagangan ini.
Bahkan lebih jauh Yustiyanto Bantilan menolak saat diminta menandatangani Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dimaksud.
"Saya menolak tanda tangan sampai ada laporan dari Inspektorat," pungkasnya.
Reporter : Legitha Aswardy
Editor : Arham Licin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar