 |
| Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, dr Rinny Tamuntuan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Se-kabupaten Sangihe. |
JOURNALTELEGRAF - Diawal kehadirannya, Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, dr Rinny Tamuntuan telah menggelar pertemuan bersama 145 Kepala Desa di ruang serba guna Pendopo Rumah Jabatan Bupati pada (9/6/2022) lalu.
Sebanyak 145 Kepala Desa maupun perwakilannya, menjadi saksi atas apa saja yang diucapkan oleh Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, dr Rinny Tamuntuan kala pertemuan itu.
Beberapa point penting, kini dipertanyakan oleh para kades maupun jajaran perangkat yang ada. Kepada awak media JOURNALTELEGRAF.COM beberapa kades menuturkan rasa kekecewaan dan ketidakpuasan atas apa yang pernah diucapkan oleh Tamuntuan diawal kehadirannya, ternyata tak mampu ditepati atau realisasikan bagi kepentingan Pemerintah Desa (Pemdes) dan masyarakat desa seutuhnya.
"Memang awalnya kami merasa yakin dengan kehadiran Ibu Bupati disini yang katanya membawa 'warna', membuat kami optimis bahwa sinergitas dari pusat, provinsi sampai daerah itu akan berjalan. Tapi bila dilihat sudah mau selesai setahun menjabat ini, ternyata tidak ada hal-hal spesial bagi kami, malahan janji-janji yang disampaikan dihadapan kami saat itu tidak dapat terealisasi hingga saat ini," tutur beberapa kades, yang meminta namanya tidak dipublikasikan karena merasa takut nanti mendapat panggilan dari dinas terkait.
"Ibu bupati juga pernah menyampaikan akan mensejahterakan kami para Kepala Desa dan kami berharap tahun ini ucapan itu terbukti. Namun nyatanya, tidak ada tambahan sedikitpun pada gaji maupun tunjangan kami untuk tahun ini. Semoga saja tidak ikut dipotong atau dipangkas dengan alasan karena adanya defisit anggaran," sambung kades lagi.
Mereka juga meminta, sekiranya jangan mengorbankan nasib mereka.
"Kalau pun sudah tidak bisa merealisasikan kesejahteraan kami, kami hanya meminta nasib kami jangan dikorbankan seperti yang lainnya. Mohon jangan dipotong atau kurangi lagi gaji dan tunjangan kami, itu hanya untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari," harap para kades.
Para Kades juga mempertanyakan kepastian dari 'janji-janji' lainnya Tamuntuan di hadapan mereka kala itu.
"Ibu bupati juga bilang saat itu akan membantu kami para kepala desa dan perangkat desa dalam hal penerimaan gaji dan tunjangan. Kata ibu dia akan membuat terobosan agar bisa diterima setiap bulan. Dan kami para aparatur desa telah bergegas dan terpaksa harus mengeluarkan uang 150 ribu dari sisa-sisa gaji kami untuk membuka rekening di bank, karena itu diminta sebagai salah satu syarat. Semua kami kepala desa beserta perangkat sudah melaksanakan perintah itu. Tapi kenyataannya apa, ini sudah memasuki bulan kedua di tahun berjalan, tidak juga terealisasi. Kesejahteraan sudah tidak naik, kepastian menerima tiap bulan juga sepertinya bakal nihil ini," ungkap salah satu Kades, sembari sedikit menyinggung keadaan mereka diawal tahun.
"Doi 150 ribu so nda mo ta kore, terpaksa mo ba utang dulu ini for tongka hidup, mujur jo yang ada kobong," singgungnya dalam dialeg lokal.
Kades lainnya juga menyentil terkait janji Tamuntuan akan memberikan bantuan 50 Juta bagi setiap Pemdes yang UMKM-nya berkembang.
"Setahu torang sudah ada lebih dari 10 desa yang UMKM-nya memenuhi syarat untuk itu, mar sampai saat ini juga tidak terdengar adanya realisasi di lapangan. Janji tinggal janji atau abis di konti (dusta) ini," ucapnya.
Terkait situasi ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat, John Benyamin ketika dikonfirmasi menyatakan bahwa ada beberapa kendala yang memang menjadi hambatan terhadap persoalan dan nasib dari Pemdes ini.
"Terkait proses pencairan, untuk APBN masih dalam persiapan, sementara APBD juga masih menunggu Perbup. Dan untuk gaji maupun tunjangan baik Kepala Desa, Sekretaris, Perangkat dan para MTK memang tidak ada kenaikan sama sekali, karena kemampuan APBD," ungkap John. Kamis,(16/02/2023) kemarin.
Sementara untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan setiap bulan, kata John masih terhambat oleh Peraturan Bupati (Perbup).
"Sebenarnya tahun ini rencananya akan dibayar perbulan, cuma sampai saat ini masih terhalang oleh Perbup. Masih juga harus menunggu dibawa ke Kemenkumham baru juga ke biro hukum. Makanya bila melihat situasi ini kemungkinan besar pembayaran gaji dan tunjangan teman-teman Pemdes nanti bulan maret," jelasnya.
Sedangkan untuk bantuan 50 Juta bagi setiap Pemdes yang UMKM-nya berkembang, kata John terkait hal itu tidak tertata di Dinas PMD Sangihe.
"Terkait hal itu, tidak tertata di APBD maupun di dinas kami. Kalau soal adanya bantuan 50 juta, itu pernah ada lalu dari Dinas Sosial Provinsi dan baru satu desa yang menerimanya. Tapi bukan untuk penyertaan UMKM, hanya untuk bantuan bagi kearifan lokal daerah di desa tersebut seperti adanya grup musik bambu dan masamper," pungkasnya.
Diketahui, Total keseluruhan desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe ada 145 desa, dengan 145 orang Kepala Desa dan tiap desa memiliki 10-12 orang perangkat desa, serta juga beberapa orang Majelis Tua-tua Kampung (MTK).
Reporter/Editor : Dendy Abram
Tidak ada komentar:
Posting Komentar