 |
| Penyerahan Santunan Duka kepada Keluarga Penerima Manfaat BPJS Ketenagakerjan oleh Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, dr Rinny Tamuntuan. |
JOURNALTELEGRAF - Lain ladang lain ilalang, lain pimpinan lain pula kebijakan yang diambil dan dikeluarkan. Mungkin inilah ungkapan yang pas untuk menggambarkan kondisi maupun keadaan di daerah kita, pasca selesainya masa kepemimpinan Jabes Ezar Gaghana selaku Bupati Kepulauan Sangihe Periode 2017-2022; dan digantikan Rinny Tamuntuan sebagai Penjabat Bupati yang dipercayakan oleh Kemendagri, pada Mei 2022 lalu.
Memang tidak bisa dipungkiri, perubahan dan arah kebijakan tetap akan terjadi ketika adanya peralihan kepemimpinan. Keadaan awal atau semula yang mungkin dalam keadaan baik-baik saja, bisa saja berubah menjadi tidak baik-baik saja; Ataupun menyesuaikan dengan situasi dan 'selera' pimpinan yang baru.
Adapun beberapa point perubahan yang terjadi, kini hangat diperbincangan diranah publik; sesuai porsinya masing-masing. Sektor A mempertanyakan apa yang menjadi kesusahan yang mereka hadapi. Begitu pun Sektor B, C dan D; demikian gamblang mengungkapkan berbagai kesulitan yang mereka temui, pasca terjadinya perubahan kepemimpinan.
Salah satu yang cukup populer dan kini tengah menjadi fokus perbincangan hangat tak lain ialah nasib ribuan pekerja formal dan non formal; Yang pada masa kepemimpinan Jabes Ezar Gaghana sebagai Bupati, telah mendapat proteksi penuh melalui program kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, ribuan pekerja formal dan non formal yang bekerja diberbagai bidang; telah merasa aman dan nyaman ketika melakukan pekerjaan, sebab mereka tahu bahwa mereka memiliki jaminan sosial (Jamsos) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
Namun kini, sebagian penerima manfaat itu mulai mengetahui bahwa wujud perhatian dan cinta kasih dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) semasa kepemimpinan Jabes Ezar Gaghana; perlahan mulai sirna. Satu persatu mulai saling tanya satu sama lain, entah kenapa hal ini bisa terjadi. Apakah benar Pemkab di bawah komando Rinny Tamuntuan saat ini betul-betul kelabakan menghadapi defisit anggaran ataukah seakan sudah tidak memperdulikan nasib ribuan pekerja formal dan non formal yang di dalamnya terdapat Para Tenaga Harian Lepas (THL) lingkup Pemkab Sangihe, Aparatur Perangkat Desa, Ketua RT/RW, Rohaniawan/Hamba-hamba Tuhan, Para Buruh, Sopir dan Tukang Ojek serta pekerja lainnya yang dipandang layak mendapat proteksi penuh akan nasib mereka.
Beberapa pekerja aktif yang menerima program Jamsos dari Pemkab Sangihe, kepada awak media JOURNALTELEGRAF.COM mengatakan bahwa mereka sangat menyayangkan bila hal tersebut benar-benar terjadi di tahun ini. Sebab mereka selama ini telah melihat sendiri manfaat langsung yang dirasakan oleh keluarga penerima manfaat jamsos yang mengalami kecelakaan kerja dan kematian.
"Kenapa dang nanti sekarang, tahun lalu sebelum Pak Jabes diganti torang masih boleh diakomodir, torang boleh rasa aman bekerja dan bersyukur karena ternyata torang diperhatikan. Kenapa kong tahun ini so nyanda. Memangnya ada pengaruh pergantian bupati pa torang pe nasib ini," tanya mereka.
Meresponi pergolakan situasi ini, awak media JOURNALTELEGRAF.COM langsung melakukan konfirmasi kepada Pemerintah Kabupaten melalui Sekretaris Daerah, Melancthon Harry Wolf. Dia mengatakan bahwa memang benar terjadi penyesuaian anggaran terhadap kebutuhan itu.
"Memang ada penyesuaian anggaran sebab kemampuan keuangan tahun ini tidak bisa mengcover semua," ungkap Sekda.
Wolf juga menuturkan bahwa kawalan terhadap BPJS Ketenagakerjaan itu, pemerintah sebenarnya hanya memberikan motivasi diawal terlebih dahulu, untuk kembali manfaatnya bisa dirasakan langsung.
"Bila memang mereka rasa baik maka bisa melanjutkan secara mandiri," harap Sekda.
Terpisah, salah satu staf dinas terkait ketika dikonfirmasi akan ketersediaan anggaran khusus program kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, memberikan penjelasan sesuai kenyataan yang ada. Bahkan mereka pun terlihat kebingungan menyikapi situasi terjadinya pengurangan atau pemangkasan anggaran pada program yang diperuntukkan bagi nasib banyak orang.
"Memang benar dua tahun terakhir waktu masih Pak Jabes Bupati ada terakomodir semua. Tahun lalu saja anggaran tersedia sebesar 900-an juta untuk mengakomodir 4300-an lebih pekerja yang di dalamnya juga ada THL, yang secara langsung bernaung dan bekerja dilingkup Pemkab Sangihe. Tapi di tahun ini anggaran untuk itu terjadi pengurangan dan tersisa tinggal 400-an juta. Kami pun bingung harus memilih dan memilah mana yang akan dikorbankan, apa para THL, apa para aparatur perangkat desa, apa ketua RT/RW, apa para buruh atau para sopir dan tukang ojek; sebab anggaran saat ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya mampu mengakomodir semua. Kami pun sudah meminta petunjuk terkait siapa yang akan dikorbankan, namun sampai saat ini masih tetap menunggu petunjuk dan belum ada jawaban pasti dari pimpinan yang lebih tinggi," terang salah satu staf dinas terkait yang meminta namanya tidak perlu dipublikasikan.
Persoalan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk tiap bulannya memang terhitung kecil, namun pemulihan ekonomi tiap keluarga pasca pandemi juga masih belum sepenuhnya stabil. Kenaikan harga bahan pokok serta rendahnya pembelian hasil bumi membuat masyarakat berpenghasilan rendah seperti THL, aparatur perangkat desa, ketua RT/RW, para buruh, sopir dan tukang ojek pasti akan berpikir dua kali untuk dapat melanjutkan pembayaran iuran bulanan jamsos tersebut. Satu-satunya harapan dari masyarakat kecil seperti ini, hanyalah meminta sedikit 'kasih' dari para pengambil kebijakan akan nasib mereka; apabila 'kasih' itu masih ada.
Reporter/Editor : Dendy Abram
Tidak ada komentar:
Posting Komentar