 |
| Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, dr Rinny Tamuntuan |
JOURNALTELEGRAF - Sungguh malang nasibmu bapak-ibu guru. Mungkin inilah ungkapan yang bisa diutarakan bagi 'Oemar Bakrie' di Sangihe. Bagaimana tidak, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau lebih dikenal dengan sebutan Tunjangan bagi para guru diduga 'dikebiri'. Hal ini diungkapkan beberapa guru ketika berbincang dengan awak media JOURNALTELEGRAF.COM.
Meskipun enggan nama mereka dipublikasikan, namun mereka tetap menuturkan apa yang menjadi keluhan mereka, mulai dari kehilangan tunjangan hingga terjadi pemotongan pada tunjangan yang menjadi penopang kebutuhan hidup mereka.
"Pertama kaget ketika mengetahui sudah ada keputusan dimana teman-teman guru yang memiliki sertifikasi, tunjangannya sudah hilangkan. Sementara yang belum ada sertifikat disuruh memilih salah satu dari sekian tunjangan yang diterima, ujung-ujungnya tetap terjadi pemotongan," tutur mereka senada.
Mereka pun lantas bersuara lantang dan membanding-bandingkan keadaan pada pemerintahan sebelumnya di tangan Bupati Jabes Ezar Gaghana dan kini di tangan seorang Penjabat Bupati, Rinny Tamuntuan.
"Tahun-tahun sebelumnya aman dan berjalan baik, kami sebagai pendidik menikmati kesejahteraan sesuai dengan keringat kami, tapi kenapa nanti tahun ini; Apa yang menjadi penyambung hidup kami malah dihilangkan dan dipotong," tanya mereka.
"Tunjangan sudah kecil, hanya cukup untuk menopang kebutuhan sehari-hari, keperluan anak bersekolah dan hidup keluarga, malah kini dihilangkan dan dipotong," keluh mereka lagi.
Terhadap persoalan ini, Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, dr Rinny Tamuntuan melalui Sekretaris Daerah, Melancthon Harry Wolf ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa hal ini terjadi karena ada penyesuaian sesuai kebijakan pemerintah.
"Bukan dipotong, kita menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Dimana guru yang bersertifikat atau memiliki sertifikasi sudah tidak menerima lagi TPP. Karena ada regulasi yang menyatakan bahwa mereka yang sudah menerima itu sudah tidak perlu lagi diberikan. Tapi untuk guru-guru yang belum bersertifikat masih ada," jelas Wolf.
"Di daerah lain regulasi ini memang sudah diterapkan sejak dua tahun lalu. Hanya di Sangihe saja yang masih diberikan pada dua tahun terakhir, jadi patut disyukuri. Tapi untuk tahun ini, dengan kapasitas keuangan yang sangat berat, kita pun menyesuaikan dengan regulasi yang ada," urainya.
Berdasarkan informasi yang dirangkum, para guru bersertifikasi tetap menerima tunjangan sertifikasi setiap bulan; meskipun Tunjangan yang biasa mereka terima di dua tahun terakhir semasa kepemimpinan Jabes Ezar Gaghana sebagai Bupati Kepulauan Sangihe, kini telah dihapus.
Diketahui pula, ada sekitar 700-an guru baik SD dan SMP yang nasibnya berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang kini dipimpin oleh dr Rinny Tamuntuan selaku Penjabat Bupati.
Reporter/Editor : Dendy Abram
Tidak ada komentar:
Posting Komentar