JOURNALTELEGRAF - Rencana pemerintah menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) mendapat beragam tanggapan. Bukan hanya itu, suara penolakan pun nyaring terdengar.
Tanggapan juga datang dari Senator asal Papua Barat, Filep Wamafma. Menurutnya, pemerinrah dalam hal ini Kementerian Agama harus mempertimbangkan rencana tersebut.
"Pemerintah harus mempertimbangkan rencana usulan kenaikan biaya haji ini," katanya di Kompleks Parlemen Senayan beberapa waktu lalu.
Filep meminta untuk kembali kepada tujuan awal bernegara sesuai konstitusi, dimana negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
"Tujuan ini menjadi pijakan bahwa hal yang diwajibkan dalam hukum suatu agama, hendaknya bisa difasikitasi oleh negara," ujarnya.
Wakil Ketua Komite I DPD RI ini juga menyayangkan usulan pemerintah yang dinilainya kurang tepat disaat kondisi negara sedang berusaha bangkit dari pandemi.
"Kita sama sama menyadari bahwa usulan kenaikan biaya haji ini memberatkan masyarakat yang secara faktual baru mulai memulihkan ekonominya pasca pandemi. Hal ini harusnya jadi pertimbangan pemerintah," tegasnya.
Selanjutnya Filep juga mengakui bahwa dengan rencana usulan kenaikan BPIH ini akan memberarkan warga Muslim di Papua Barat.
"Per Desember 2021 ada 434 ribu lebih penduduk Muslim Papua Barat, berarti ada kurang lebih 38,15 persen dari total penduduk Papua Barat. Dengan jumlah yang cukup besar ini, apakah saudara saudara Muslim saya di Papua Barat harus diberatkan dengan kenaikan biaya haji," pungkasnya.
Reporter : Mario Prakoso
Editor : Arham Licin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar