JOUNALTELEGRAF- Langkah Kadir Baido wakil ketua Pengurus Cabang (PC) Serikat Pekerja Pertanian (SPPP) SPSI Bulukumba yang hendak melaksanakan musyawarah cabang yang sah sesuai standar orgamisasi nampaknya tidaklah berjalan mulus.
Ia justru dituding hendak membentuk serikat buruh tandingan, tak tanggung tanggung, Kadir dipecat sebagai pengurus cabang SPPP SPSI Bulukumba jelang masa kepemimpinannya berakhir 4 Desember 2022, yang tinggal menghitung beberapa hari lagi.
Meski tak melalui proses indisiplin seperti, tuguran lisan, peringatan secara tertulis, skorsing. Namun, surat pemberhentian itu tetap dilayangkan kepada tokoh buruh senior ini.
Surat keputusan NO: 16/PC.FSP.PP-SPSI/BLK/XI/2022 tentang pemberhentian Kadir Baido, sebagai wakil ketua PC, dinilai menyalahi ketentuan ADRT FSPPP SPSI terkait sanksi organisasi.
Saat dikonfirmasi, Kadir hanya mengatakan, telah menerima surat dari PC Rabu (16/11). "Benar pak, saya dapat surat pemecatan," singkat Kadir, Kamis (17/11/2022).
Sementara, Arham ketua Gerpatani, menilai, kisruh antara pengurus cabang SPPP SPSI Bulukumba dan Kadir justru menampakkan ketidak harmonisan antar sesama pengurus PC itu sendiri.
Hal itu ditenggarai, ketua cabang yang dipimpin oleh Haji Mulli dan Amar selaku sekertaris cabang diduga enggan mengadakan Musyawarah Cabang sesuai standar mekanisme organisasi, bahkan keduaya diduga untuk menghindari laporan pertanggung jawaban (LPJ) saat Muscab digelar.
Aktivis dan pemerhati tani Bulukumba ini memandang, adanya surat pemecatan syarat akan kepentingan, salah satunya adalah bentuk pencekalan Kadir untuk maju sebagai calon ketua PC periode 2022-2027.
"Dengan adanya surat pemecatan ini, orang-orang akan mendukung Kadir yang menghendaki Muscab yang sah. Alasannya kuat, Kadir mau organisasi ini berjalan sesuai aturan. Bukan Muscab abal abal," kata Arham.
"Mestinya sebelum kepengurusan PC berakhir, panitia Muscab sudah terbentuk,"kata Arham menambahkan.
Arham juga menjelaskan, Muscab merupakan perhalatan lima tahunan bagi kaum buru yang tidak boleh digelar secara sembunyi sembunyi atau diam diam dan wajib hukum untuk digelar secara terbuka.
"Buruh harus dilibatkan sebagai peserta Muscab agar bisa paham dengan oraganisasi yang menaunginya selama ini, buruh harus tau berorganisasi, dan itu hak buruh untuk berserikat, tidak ada istilah Muscab dibuat sederhana seperti rapat biasa biasa, itu bukan Muscab, itu asal asalan namanya, ini organisasi, semuanya ada mekanisme atau aturan mainya," tutup Arham.
Reporter / Editor: Ewin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar