Foto : Moh. Nurmansyah Bantilan, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah.JOURNALTELEGRAF -Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dan Pertamax mulai pada hari Minggu, 3 September 2022 .
Partai Demokrat (PD) Kabupaten Tolitoli mendesak kenaikan harga BBM dibatalkan segara karena membuat rakyat menderita.
"Kenaikan harga BBM ini adalah bentuk abai dan tidak pedulinya pemerintah terhadap derita dan kesusahan rakyat saat ini. Pemerintah lebih memilih menambah masalah rakyat dibanding memenuhi amanat untuk menyejahterakan rakyat," tegas Anggota DPRD Tolitoli Moh. Nurmansyah Bantilan usai di konfirmasi awak media Journaltelegraf.com.
Nurmansyah Bantilan yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli tidak melihat upaya pemerintah berhemat sebelum meminta rakyat untuk hidup lebih sulit dengan menaikkan harga BBM yang akan berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok.
"Tidak ada upaya penghematan yg dilakukan pemerintah. Anggaran digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan, sementara perekonomian masyarakat sedang terpuruk pasca pandemi," jelasnya.
Para pejabat dan aparat pemerintah memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat. Tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah.
Selain itu, Kata dia, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tidak turun. Lalu, uangnya sekarang kemana?
Menurutnya, Presiden Jokowi tidak mempedulikan suara masyarakat agar harga BBM tidak dinaikkan. Kenaikan harga BBM, menurut Nurmansyah, berdampak langsung pada masyarakat kecil.
"Kenaikan harga BBM membuat kehidupan rakyat yang sudah sulit menjadi semakin sulit. Pemerintah bukannya mengurangi beban rakyat, tetapi malah menambah beban rakyat. Kondisi rakyat belum pulih akibat pandemi, malah semakin diperberat oleh Pemerintah" ujarnya.
"Presiden telah abai mendengarkan suara rakyat. Kenaikan BBM ini akan berdampak langsung pada rakyat kecil menengah, seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan-karyawan swasta maupun pegawai pemerintahan itu sendiri," tutupnya.
Editor/Reporter : Legitha Aswardy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar