 |
| Ketua Exco Partai Buruh Bulukumpa Syukur MS. Mantan wakil ketua buruh PUK Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan PUK Balombessie 2015 (Foto Istimewa) |
JOURNALTELEGRAF-Rencana pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SP.PP-SPSI Bulukumba yang bakal digelar tahun ini nampaknya belum menemui titik terang.
Pasalnya, baru baru ini ketua Partai Buruh Executive Committe (Exco) Kecamatan Bulukumpa Syukur MS telah melakukan upaya komunikasi dengan ketua PC SPPP SPSI Bulukumba Haji Mulli Masse terkait pelaksanaan Muscab.
Meski Muscab merupakan hal yang wajib dilaksanakan dalam sebuah organisasi, nampaknya sang ketua PC enggan untuk melaksan Muscab, seperti yang diutarakan Syukur.
"Haji Mulli tidak ingin Muscab digelar sesuai dengan mekanisme organisasi dan tata tertip (tatip) musyawarah, tetapi dirinya menginginkan Muscab digelar dengan cara biasa biasa saja," ungkap Syukur saat menyambangi ketua PC di Kediamannya di Bulukumba, Kamis (2/6/2022) lalu.
Menurut mantan wakil ketua buruh PUK Balombessie ini, Ketua PC saat ini menginginkan agar Muscab digelar dengan cara cara sederhana, seperti halnya rapat rapat biasa.
"Beliau mengatakan, jangan dibuat Muscab yang bagaimana bagaimana (sesuai tatip) cukup yang simpel saja," kata Bang Rionk sapaan akrabnya.
"Beliau lebih memilih mengikuti cara cara lama yang tidak sesuai dengan standar berlembaga pada umumnya. Kalau begini kapan serikat bisa maju," tuturnya tegas.
Bahkan aktivis buruh ini menilai, jika pemahaman ketua PC sangat tidak wajar apabila Muscab dikemas dalam bentuk rapat rapat seperti biasa, tidak dengan tata cara bersidang dalam organisasi.
"Hal ini pastinya, membuat reaksi keras dari anggota PUK, tidak terkecuali di Balombessie, padahal buruh juga memiliki hak yang sama untuk mengetahui cara cara bersidang dalam organisasi," ucap Bang Rionk.
Tak hanya itu, bang Rionk menjelaskan jika anggota buruh yang ada di PUK juga berharap, prahara di tingkat PC dapat diselesaikan di ajang Muscab, karena selama ini PC tidak perna membuka ruang bagi anggota PUK yang ada di Bulukumba.
"Meski selama ini anggota yang dibawah juga memiliki kewajiban membayar iuran, tapi mereka tidak diberi kesempatan kepada anggota untuk berkembang. Jangan begitu lah," katanya.
Menurut Bang Rionk, aturan harus dikembalikan ke Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT), akan tetapi jika tidak, dampaknya sangat luas dan kompleks di kalangan anggota, dan sudah tentu berangsur bertahun tahun lamanya.
"Kalau mau ikuti seleranya pengurus PC atau cara berpikirnya PC saat ini, sudah jelas salah, itu menyimpang dari aturan yang sebenarnya," cetusnya.
"Seharusnya PC lebih bijak dalam menjalankan amanah konstitusi, jangan dibuat organisasi ini mengikuti selerahnya, jujur saja, ini membuktikan bahwa pengurus PC tidak tuntas ilmu dasar organisasinya," tegas kader Partai Buruh satu ini.
Meski begitu, kata bang Rionk, dalam waktu dekat, melalui Exco Partai Buruh Bulukumba yang dinahkodai Asdar Sakka akan segera menyurati Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan agar mengeluarkan rekomendasi Muscab SPPP di Bulukumba.
"Tegas kami menolak versi Muscab Haji Mulli dan kawan kawan PC, terus terang kami tidak tinggal diam. Dalam waktu dekat kami dari Partai Buruh Exco Bulukumba akan menyurat ke ketua PP, agar mengeluarkan surat rekomendasi pelaksanaan Muscab yang sesuai kaidah berlembaga, sebab anggota Partai Buruh juga banyak dari kawan kawan pekerja di Perkebunan, terutama kawan kawan PUK yang selama ini suaranya tidak diakomodir oleh PUK dan PC," pungkas Bang Rionk.
Hingga berita ini rilis belum ada pernyataan resmi dari pengurus PC. Awak media mencoba mengkonfirmasi, akan tetapi nampaknya pengurus PC alergi dengan wartawan.
Reporter/Editor : Ewin Agustiawan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar