 |
| Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Melanchton Harry Wolff. |
JOURNALTELEGRAF - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau lebih dikenal dengan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Sangihe, hingga jelang akhir bulan Maret ini; belum ada kejelasan terkait pembayarannya.
Kondisi inipun secara langsung memicu emosi yang tak terucapkan dalam hati para ASN. Mereka 'menjerit' meski tanpa suara; terlebih mereka yang penuh ketulusan hati dalam melaksanakan setiap tugas pokok dan fungsi serta apapun yang menjadi tanggungjawab.
Persoalan tunjangan kinerja tidaklah bisa dianggap remeh, karena hal ini menyangkut keberlangsungan hidup para ASN. Sebab kenyataan yang ada, sebagian besar ASN 'hidup' dari tunjangan kinerja, karena gaji pokok mereka sudah 'tergadaikan' pada lembaga perbankan yang ada.
Memasuki bulan keempat tahun berjalan, keberadaan tunjangan kinerja ini antara ada dan tiada. Sebab sekali diterima dan 'ada', akumulasi total kinerja selama 3 bulan itu pasti langsung raib dan berubah menjadi 'tiada'. Pernyataan antara ada dan tiada ini tercipta berdasarkan ungkapan langsung dari beberapa ASN yang sempat menuturkan keluh kesahnya kepada awak media JOURNALTELEGRAF.COM
"Memang benar ketika nanti diterima sekaligus jumlahnya banyak, tapi ingat selama bulan berjalan kami pun punya kebutuhan yang harus dipenuhi untuk keluarga; bahkan ketika kinerja itu diterima nanti sudah pasti akan dipakai untuk menutupi hutang memenuhi kebutuhan hidup selama bulan berjalan. Kita tidak mau munafik, jangankan saya, bahkan sebagian besar ASN sangat bergantung pada tukin ini, karena gaji semua sudah di bank," ungkap mereka senada.
Terkait persoalan tunjangan kinerja yang belum terbayarkan ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, M. Harry Wolff pun sempat mendapat tudingan seakan memperhambat pembayaran tukin. Namun menyikapi situasi ini, Wolff hanya berharap agar para teman-teman ASN dapat tetap bersabar, sebab kondisi ini terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
"Terkait dengan kinerja ada persyaratan yang harus dipenuhi di kementerian pusat. Ada prosedur yang harus kita ikuti, dalam hal ini atas persetujuan Kemendagri dan Kemenkeu. Sementara bila dikatakan menahan pembayaran, kami juga kan secara langsung membutuhkan hal yang sama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi tidak ada yang mau memperlambat, malahan kita sementara melakukan zoning terkait percepatan pembayaran tunjangan kinerja ini," jelas Wolff, dengan mempertegas bahwa saat ini Pemda terus berusaha.
"Sementara ini kita terus berupaya, sama seperti beberapa Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota lain yang terus berupaya," terangnya.
Sedangkan secara teknis, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jansje Budiman ikut memberikan penjelasan terkait kondisi kinerja ini.
"Persoalannya memang ada pada rekomendasi Mendagri. Kita pun sudah menyampaikan beberapa kelengkapan termasuk penilaian kelas jabatan sehingga tinggal menunggu waktu saja," tambahnya.
Terpantau, meskipun tukin hingga kini masih antara ada dan tiada, para ASN tetap loyal bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi di tempat kerja masing-masing.
Reporter/Editor : Dendy Abram
Tidak ada komentar:
Posting Komentar