JOURNALTELEGRAF - Sejumlah massa Koalisi Untuk Kesejahteraan TNI-Polri (KITRA) Kabupaten Garut berunjuk rasa mendesak Presiden, DPR dan Menteri Keuangan menuntut kesejahteraaan TNI Polri.
Ketua KITRA TNI POLRI Garut Agis Abdul Aziz mengatakan, Presiden dan DPR RI seharusnya bisa memahami dan mengevaluasi kebijakan pemerintah selama 75 tahun yang telah memiskinan kedua lembagan ini.
"Ini persoalan utama yang dihadapi oleh bangsa dan negara, sudah seharusnya Pemerintah menaikkan 50 juta perbulan gaji TNI dan Polri, ini juga sangat jelas dijanjikan dalam Nawacita jilid I. Presiden sudah menjanjikan kesejahteraan bila nantinya terpilih," kata Agis, Kamis 17 Juni 2021.
Dalam Orasinya Agis menuturkan, sejak Indonesia merdeka hingga sekarang ini, gaji yang diberikan pemerintah kepada TNI Polri merupakan bukti nyata pemiskinan.
Sebab menurut dia jumlah gaji yang diterima keluarga mereka harus dihemat agar dapat makan sehari-hari.
"Berapa banyak oknum TNI Polri harus cari segala macam sampingan agar sedikit membahagiakan keluarganya,"ungkapnya.
Padahal UUD 45 kata Agis, sudah tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, "Apalagi nasib jutaan kelaurga yang berperan penting bagi kedaulatan NKRI," ungkapnya.
Olehnya itu, Agis mengatakan KITRA Garut tidak mau lagi mentolerir kezhaliman pemerintah terhadap TNI dan Polri. "Mereka yang notabenenya setiap saat berjuang melindungi kami, melayani kami, menjaga kami, harus jadi korban bersama keluarga mereka akibat minimnya gaji dari pemerintah, Ini artinya sama saja menghancurkan para penjaganya rakyat," tegasnya.
Sebab itu, Agis berharap Kitra Garut bersama KLB koalisi lembaga Bersatu (KLB) Garut yang tergabung di dalam belasan lembaga akan terus menggalang dukungan dari rakyat.
"KITRA bersama gabungan beberapa lembaga se-Kabupaten Garut akan terus berjuang hingga titik darah penghabisan, mewujudkan kenaikan 50 juta per bulan gaji TNI Polri," pungkasnya.
Reporter/Editor : Ewin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar