JOURNALTELEGRAF - Belum berakhirnya pandemi covid-19 menjadikan upaya pemulihan atau recovery ekonomi sebagai salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah.
Selain itu fokus pada upaya memaksimalkan kesehatan masyarakat untuk mencegah penyebaran covid-19, dan memaksimalkan jaringan pengaman sosial serta memastikan kesiapan stok pangan di daerah.
Sementara itu pada sisi lain masalah pokok pembangunan Tolitoli masih dihadapkan pada sejumlah permasalah di antaranya masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan keamanan, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur, pelambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, dan masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli, Jemmy Yusuf, saat di konfirmasi awak media Journaltelegraf.Com, Pada Kamis (15/04/2021).
" Data kependudukan kita dalam statistik Tolitoli dalam angka 235.800 jiwa. Dari tahun 2016-2020 hanya berkurang 134 jiwa. harusnya data kemiskinan, pengangguran, anak putus sekolah, stanting dan gizi buruk yang termuat dalam BPS dapat menjadi rujukan untuk merumuskan kegiatan atau sub kegiatan agar permasalahan di masyarakat dapat diatasi Artinya kita harus benar-benar bisa mengantisipasi beragam kemungkinan," ujarnya.
Jemmy mengatakan, Program pengentasan kemiskinan harus dirumuskan dengan benar sebagai peta jalan yang terang untuk mengatasi kemiskinan dan memberikan layanan dasar dan wajib bagi masyarakat berupa layanan kesehatan dan pendidikan.
" Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli perlu mengkaji potensi masing-masing wilayahnya yang dapat digali atau dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan dan transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing, daya beli serta produktivitas di masa-masa pandemi yang tentunya membutuhkan kreativitas penyelenggara pemerintahan," harapnya.
Jemmy menjelaskan, beberapa persoalan yang dihadapi Kabupaten Tolitoli dalam penurunan kemiskinan karena terjadinya inclusion error. Yaitu, kesalahan sasaran penerimaan program.
Artinya, banyak masyarakat yang sebenarnya tidak berhak tapi menerima dan exclusion error. Sehingga, orang yang seharusnya menjadi sasaran pengentasan kemiskinan malah tidak menerima.
Penyebabnya, ketidaksesuaian data dalam pendataan, kondisi yang berubah dan tidak maksimalnya proses verifikasi dan validasi. Maka itu, Jemmy meminta agar proses verivali harus sesuai aturan.
"Sehingga, inclusion dan exclusion error tidak terjadi sesuai Permensos No 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu," kata Jemmy.
Politisi Partai Golkar itu menerangkan, hari ini menentukan masyarakat miskin itu tidak sesederhana dulu. Kini, ada beberapa variabel untuk menentukan masyarakat miskin.
Belum lagi, masyarakat miskin menerima informasi berbagai kebijakan paling belakang. Lalu, masyarakat miskin mendapat informasi kebijakan pemerintah paling sedikit.
"Bahkan, kadang masyarakat miskin sama sekali tidak mendapatkan informasi kebijakan pemerintah," ujar Jemmy.
Untuk itu, Jemmy merasa perlu disusun sebuah strategi yang bisa menyeimbangkan pertumbuhan diperlukan pemikiran tentang parameter tersendiri.
Utamanya, untuk menghitung angka kemiskinan untuk penilaian kinerja Kabupaten Tolitoli ke depan.
Lebih jauh, Setiap Kepala OPD bisa jadi bapak asuh mendampingi pengendalian atau penurunan tingkat kemiskinan. Ini dirasa perlu menjadi pertimbangan sebagai salah satu bentuk penilaian OPD.
Khususnya, di 10 kecamatan yang memerlukan perhatian lebih. Tujuannya, tidak lain menumbuhkembangkan peningkatan ekonomi masyarakat miskin di pedesaan.
"Sebagaimana yang telah dilakukan untuk penanganan kemiskinan, bila ini bisa dilakukan penurunan angka kemiskinan akan cepat diwujudkan," tutup Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tolitoli Jemmy Yusuf.
Editor/Reporter : Legitha Aswardy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar