JOURNALTELEGRAF-Ratusan massa yang tergabung dalam anggota Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK-BPD) Buol mengelar demo besar-besaran di depan gedung DPRD Buol menuntut tunjangan BPD, Rabu (23/12/202).
Sebelum melakukan aksi, massa berkumpul di samping SPBU Kampung Bugis, kemudian massa bergerak menuju ke Dinas PMDP3A dan Kantor Bupati Buol untuk menyuarakan aspirasinya sebelum menuju DPRD Buol.
Didepan kantor DPRD massa aksi memdesak untuk di lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Buol, meminta kesejahteraan bagi BPD, juga meminta agar dapat di perhatikan oleh pemerintah.
Faisal Matoka selaku Korlap menyampaikan tuntutanya, meminta tunjangan Ketua BPD disetarakan dengan penghasilan tetap Kepala Desa, tunjanagn Wakil Ketua dan Sektetaris di setarakan dengan penghasilan Sekretaris desa (Sekdes).
"Kami meminta tunjangan anggota BPD di setarakan dengan penghasilan tetap Kasi/Kaur dan Kudus, Hal ini dinilai berdarsarkan penyetaraan tunjangan kedudukan anggota BPD dengan penghasilan tetap kades dan perangkat sebagai mana yang tercantum dalam PP No 11 Tahun 2019," sebut Faizal dalam orasi.
Tak hanya itu, massa juga mendesak untuk di keluarkan surat keputusan Bupati Buol sebagai pedoman pengangkatan atap BPD
serta dilakukanya penambahan Anggaran Dana Desa (ADD) yang saat ini menanggung beban biaya yang begitu berat dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
Hal tersebut berdasarkan atas dilaksanakan PP No.11 Tahun 2019 dan telah diberlakunya Perbub No 38 tahun 2020 tentang kenaikan siltap kepala desa perangkat desa.
"Sebelumnya sudah di lakukan rapat bersama seluruh anggota BPD- se kabupaten Buol pada tanggal 21 Desember 2020. Aksi ini merupakan hasil tindak lanjut dari rapat tersebut yang sebelumnya di lakukan koordinasi Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa FK- BPD Kabupaten Buol Bersama dinas PMD3A Kabupaten Buol yang mana belum mendapatkan solusi terbaik," terangnya.
Reporter : Supardi
Editor : Ewin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar