 |
| Amirudin Rauf Bupati Kabputaen Buol Provinsi Sulaewsi Tengah |
JOURNALTELEGRAF-Pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan adalah mimpi setiap daerah. Namun dalam banyak fakta, tidak setiap daerah mampu mewujudkanya.
Sebuah kesyukuran tahun 2020 ini, Kabupaten Buol mendapat piagam penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan pengelolaan keuangan Tahun 2019. Demikian disampaikan Bupati Buol Amirudin Rauf, Jumat (20/11/2020).
Menurutnya, prestasi ini bukan di sulap dengan sekali membalikan telapak tangan. Hal ini adalah buah perjuangan, ketekunan, dan kerja keras Pemda selama bertahun-tahun demi mewujudkan pemerintahan yang bersih.
"Yang paling membanggakan dari prestasi ini adalah predikat ini bukan kali pertama, namun di raih berturut-turut selama 4 tahun,"kata Amirudin.
Diakui Amirudin, bagaimana perjuangan panjangnya dalam membawa pengelolaan keuangan dari yang awalnya disclaimer (sebelum menjabat) Tahun 2012 kemudian perlahan di tata dan di perbaiki sampai mencapai prestasi ini.
"Di Tahun 2012 sejak saya menjabat, saya mewarisi APBD yang dalam kondisi disclaimer, sejak 2012 sampai 2015, saya berjuang dari kondisi disclaimer tersebut menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sejak 2016 sampai saat ini. Alhandulilah daerah ini dapat mempertahankan predikat (WTP) selama 4 tahun berturut-turut" ungkapnya.
Ia menambahkan, keberhasilan ini berkat kerjasama dan dukungan semua pihak, baik dinas terkait juga rakyat pada umumnya.
"Bagi saya, 4 Tahun berturut-turut ini tidak saja prestasi. Hal yang paling membanggakan, daerah ini sukses membudayakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel," katanya.
Di sisi yang lain, Ia mengemukakan, indikator WTP yang belum terpublikasi dengan baik adalah Kabupaten Buol berada di urutan 70 dan ke 2 di Sulawesi Tengah dalam penilaian MCP oleh KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Posisi ini bahkan berada jauh di atas di banding Provinsi Sulteng yang berada di urutan ke 500 dalam penilaian KPK ini," ujarnya.
Sementara itu, MCP (Monitoring Center Of Prevention) adalah salah satu metode penilian KPK dalam melihat upaya setiap daerah dalan mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.
MCP ini sendiri lebih kompleks di banding WTP, yakni menyertakan 8 aspek penilaian, yakni: Perencanaan dan Penganggaran APBD, Manajemen ASN, API, Optimalisasi Pajak Daerah, Pelayanan Terpadu 1 Pintu, Manajemen Aset Daerah, Tata Kelolah Dana Desa, Pengadaan Barang dan Jasa.
"Dia dua aspek penilaian baik WTP oleh BPK dan MCP oleh KPK kita meraih hasil memuaskan dalam tata kelolah pemerintahan dan keuangan kita. Jika dalam WTP kita meraih 4 kali berturut-turut, dalam MCP oleh KPK kita meraih peringkat 70 secara nasional dan kedua di Sulteng setelah Kabupaten Banggai," terang Amirudin.
Meski begitu, menurutnya metode penilian MCP KPK lebih disiplin dan kompleks, dimana ada banyak aspek penilaian, namun hal ini mampu membuktikan praktek pemerintahan bersih dan anti korupsi akan menjadi budaya di Kabupaten Buol.
"Kami optimis tahun depan kita akan meraih hasil yang lebih tinggi dalam kategori MCP KPK, dengan terus melakukan perbaikan dalam delapan sektor penilaian tersebut, tahun depan insya Allah kami sudah menyekolahkan beberapa orang auditor IT dalam pengadaan barang dan jasa. Sehingga jika mungkin, tahun depan kita akan menargetkan nilai 100 Persen dalam kategori MCP ini," paparnya.
Tak hanya itu, Amirudin menilai dua capaian dalam dua penilaian oleh BPK dan KPK ini menjadi bukti Pemda Buol telah mewujudkan pemerintahan bersih dari korupsi dan mengedepankan keberpihakan pada rakyat.
"Semoga budaya ini terus menerus kita wujudkan kedepan, sebab untuk mensejahterakan rakyat kita mesti memulai dari bagaimana kita berkomitmen untuk melawan korupsi sebagai hambatan utama dalam menbangun Buol yang maju dan sejahtera," tutup Amirudin.
Reporter : Supardi
Editor : Ewin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar