JOURNALTELEGRAF-Talkshow & diskusi media secara daring yang bertajuk; Otsus & Masa Depan Papua, Minggu (29/11/2020) siang, menghadirkan beberapa pembicara diantaranya Stafsus Presiden Billy Mambrasar, Anggota DPD Dapil Papua dan Papua Barat M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.Sip, Peneliti dan Dosen IAIN Sorong Prof. Dr. Ismail Wakke, Ph.D, dan yang terakhir Eks Ketua DPP KNPI Muhammad Rifai Darus.
 |
Stafsus Presiden, Billy Mambrasar mendapatkan kesempatan yang pertama sebagai pemateri, mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat Papua bisa berhasil, jika anak asli Papua sendiri yang melakukan pembangunan. Tetapi hal ini harus didukung dengan investasi manusia atau investasi pendidikan. |
“Kita sudah sekolah dan dapat beasiswa, kita juga bergerak untuk kembali membantu anak anak asli papua. Intinya saya dan teman-teman lain, ingin memberikan kesempatan kepada semua anak papua” ucapnya
Kerana itu, pria asli Papua ini mendirikan yayasan bersama anak-anak Papua sebagai bentuk kepeduliaannya terhadap pengembangan SDM di Papua.
“Kita yang sudah berhasil, mereka tidak menunggu pemerintah untuk membangun, tapi mereka punya inisiatif sendiri untuk bisa membangun Papua disektor pendidikan” ujarnya.
Menurutnya lagi, investasi di manusia adalah langkah yg tepat, karena merekalah yang akan membangun peradaban mereka sendiri. Adanya inpres no.9 tahun 2020 menunjukan komitmen pemerintah untuk membangun, dengan melibatkan semua komponen rakyat.
Ia pun menilai bahwa otsus adalah sebuah proses yang akan terus berjalan, dan untuk memastikan sampai ke kesejahteraan Papua, maka perlu ada perbaikan-perbaikan. Otsus butuh proses komunikasi yang baik antara pemda dan pemerintah pusat.
“Perlu ada peningkatan kapasistas pelaku pembangunan, bagi yang sudah sekolah tinggi itu adalah hutang kepada masyarakat Papua, agar bisa kembali membantu untuk membangun Papua ke arah sejahtera”. Ucapnya.
Ditempat yang berbeda anggota DPD Dapil Papua dan Papua Barat M. Sanusi Rahaningmas, mengatakan, otsus dan kesehjateraan papua merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam perjalanannya kurang lebih 10 tahun, otsus telah dikelolah Provinsi Papua Barat, banyak hal yang sudah didapatkan dan telah terima dari masyarkat.
Meski demikian, Ia menilai bahwa masih banyak masyarakat Papua yang tidak puas, ini tidak bisa dipungkiri. Masyarakat belum menikmati otsus secara utuh, khususnya alokasi dana otsus di Papua Barat masih dijalankan dengan peraturan gubernur, belum ada perdasus.
“Banyak anak Papua sekolah dengan biaya sendiri apalagi yang orang tuanya tidak mampu. Target 20% dana otsus untuk pendidikan masih belum tercapai. Pemberian dana beasiswa itu tidak sama, ada yang dapatnya sedikit ada yang dapatnya banyak. Padahal semua anak Papua punya hak yang sama, jangan hanya karena anak pejabat diprioritaskan” ungkapnya saat mengisi acara talkshow & diskusi media secara daring yang bertajuk; Otsus & Masa Depan Papua, Minggu (29/11/2020) siang.
Karena itu, Ia menilai Otsus harus dievaluasi agar kedepan tidak ada lagi pro kontra. Hal ini menjadi perhatian pemerintah.
“Kita perlu melakukan evaluasi, dan ada regulasi, dan jangan hanya dilakukan di sekolah negeri tapi juga sekolah swasta. Apapun yang ingin kita perbaiki untuk meningkatkan sumber daya anak-anak, berawal dari naruni yang baik” ucapnya.
Senada yang disampaikan Ismail Wakke mengatakan, otsus adalah bentuk perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provensi Papua Barat. Khsusnya dana Otsus yang dialokasikan kesektor pendidikan, ini perhatian yang serius dalam pendidikan di papua.
“Perguruan tinggi dibangun satu persatu di papua, dan studi kedokteran. Ini merupakan alokasi dari dana otsus. Sementara akan dibangun juga Politeknik Pariwisata oleh kementrian pariwisata” ucapnya.
Ia menambahkan, bahwa meski angka putus sekolah di Papua meningkat sesuai yang dicatat BPS tetapi hal itu dapat diatasi jika alokasi dana otsus tepat sasaran.
“Ini menjadi PR kita semua. Kalau kita suport dengan Otsus dan suara kita semua, 5-10 orang papua akan sama bagusnya dengan daerah daerah lain di Indonesia”. harapnya.
Sementara Eks Ketua DPP KNPI, Muhammad Rifai Darus, mengatakan bahwa undang-undang otsus untuk orang Papua tidak berakhir, kecuali jika dicabut dengan menerbitkan Perpres. Yang berakhir di tahun 2021, adalah 2% dana alokasi umum dari pemerintah kepada papua.
Ia pun mengajak, agar kedepannya ada elaborasi UU Otsus dengan kreativitas, dan inovasi dari para pimpinan daerah harus ditingkatkan.
“Saya mengahimbau agar pemerintah daerah, mari bangun papua dengan hati, bergerak dengan apa yang diprioritaskan. Karena itu amanah” tegasnya.
Reporter/Editor : Amir Wata
Tidak ada komentar:
Posting Komentar