JOURNALTELEGRAF-Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Makassar bergabung dalam Aliansi Satu Simpul Makassar Untuk Indonesia bersama beberapa organisasi lainnya menggelar aksi Peringatan Hari Tani di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (24/9/2020).
Selain GMNI Cabang Makassar, dalam aliansi tersebut juga tergabung Persatuan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Makassar, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Makassar, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Cabang Makassar, serta Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Cabang Makassar.
Melalui aksi tersebut, mereka memiliki beberapa tuntutan. Pertama, menuntut pemerintahan Jokowi untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang masih terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Sebab, hal tersebut dianggap sebagai hambatan terwujudnya reforma agraria sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Reforma Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
Dalam orasi ilmiahnya, Hasril ketua DPC GMNI Makassar menuntut pemerintah untuk secepatnya merealisasikan reforma agraria sejati dan menyelesaikan segala konflik-konflik agraria yang terjadi di negeri ini.
“Serta, kami menuntut pemerintah untuk mengimplementasikan Undang-Undang Pokok Reforma Agraria tersebut sebagai solusi untuk menciptakan kedaulatan pangan Indonesia dan juga meminta pemerintah untuk tidak melakukan diskriminasi serta menghentikan tindakan represif terhadap rakyat, buruh, tani dan nelayan yang sedang memperjuangkan hak-hak atas tanah sebagai sumber penghidupannya", ujarnya.
Sarman salah satu kader GMNI Cabang Makassar mengatakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja harus digagalkan karena kontra dengan tujuan reforma agraria sejati yang dicita-citakan.
“Mendesak pemerintah untuk membatalkan pembahasan RUU Cipta Kerja karena dianggap mengkhianati hak-hak rakyat yang direbut secara sistematis oleh negara beserta ancaman-ancaman di dalamnya,” tegas Sarman.
Selanjutnya, para mahasiswa menuntut Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan agraria dimana pemerinta provinsi dianggap lebih peduli pengusaha asing daripada rakyatnya sendiri terbukti dengan banyaknya perusahaan swasta/asing yang beroperasi mengeruk kekayaan alam Sulawesi Selatan seperti Penambangan Pasir laut di sekitar Pulau Kodingareng dan masih banyak lainnya.
“Kami juga menuntut pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera menangani dan menyelesaikan segala persoalan agraria yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan,” tegas kordinator lapangan aksi Bung Vanes Pomadi yang juga merupakan anggota PMKRI Makassar.
Selanjutnya meminta pemerintah untuk segera membagikan sertifikat hak atas tanah secara gratis untuk petani dan meningkatkan subsidi diwilayah agraris.
Sebelum sempat ditemui oleh pihak Gubernur Sulawesi Selatan terkait aspirasi yang dibawakan, aksi mahasiswa tersebut kemudian chaos karena mendapat tindakan represif oleh oknum aparat keamanan yakni oknum dari Satpol PP.
Beberapa massa aksi mendapatkan pukulan bahkan ada yang pingsan dan ada yang luka lebam serta ada yang mengalami pendarahan di hidung.
Editor: Redaksi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar