JOURNALTELEGRAF - Minimnya pembangunan di kota Bitung kurun 5 tahun ini menjadi alasan kuat bagi partai Perindo menjatuhkan pilihan pada pasangan bakal calon Wali Kota Ir. Maurits Mantiri dan Wakil Wali Kota Hengky Honandar.
Perindo menilai, kota Bitung harus ada perubahan kepemimpinan. Sebab, pasca kepemimpinan Alm Wali Kota Hanny Sondakh, pembangunan daerah di kota Bitung terhenti.
"Selama 5 tahun terakhir, nyaris tidak ada pembangunan yang berarti yang dapat dirasakan masyarakat kota Bitung," tulis Ketua OKK DPD Perindo Sulut, Jhon Dumais dalam siaran pers DPP Perindo yang diterima Journaltelegraf Senin (31/08/2020) sore tadi.
Partai Perindo pun semakin solid mendukung pasangan bakal calon (balon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung, Ir Maurits Mantiri dan Hengky Honandar dalam pelaksanaan Pilwako serentak 9 Desember 2020 nanti dengan menyerahkan formulir B1KWK yang diserahkan langsung Sekjen partai Perindo, Ahmad Rofiq kepada paslon Wali Kota Bitung Ir Maurits Mantiri di kantor DPP Perindo di Jakarta, Senin (31/08/2020) pukul 14.00 Wib.
"Alasan partai Perindo mendukung Maurits Mantiri dan Hengky Honandar pada Pilkada Bitung nanti adalah karena, dari semua calon yang berkomunikasi dengan Perindo Bitung, pasangan ini adalah yang terbaik untuk mensejahterakan masyarakat kota Bitung. Terlebih pribadi Pak Maurits yang rendah hati dan merakyat. Tahu betul permasalahan masyarakat, apa yang perlu dirubah, diperbaiki dan kebijakan apa yang perlu diterapkan di kota Bitung," tulis Dumais lagi.
Lanjut Dumais, partai Perindo adalah partai yang selalu mengedepankan kesejahteraan rakyat.
"Partai kami dipercayakan oleh masyarakat untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar peduli terhadap pembangunan ekonomi, peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Integritas dan kapabilitas pasangan Maurits Mantiri dan Henky Honandar tidak perlu diragukan lagi untuk membawa perubahan yang sebenarnya, bukan hanya retorika belaka," pungkas Dumais.
Formulir B1KWK akan digunakan pasangan bakal calon untuk mendaftar ke KPU pada 4-6 Agustus 2020.
Reporter/Editor : Simon Ronal
Tidak ada komentar:
Posting Komentar