JOURNALTELEGRAF -Alokasi dana desa di Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2020 hingga saat ini belum terbayar, akibatnya Forum kepala Desa Se-kabupaten Tolitoli menyatakan sikap untuk bisa Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kabupaten Tolitoli.
Dalam RDP tersebut, Forum Kepala Desa se-kabupaten Tolitoli membawa tuntutan yang disepakati pada tanggal 18 Agustus 2020 adalah:
1.Pemerintah daerah harus mencairkan ADD TW II dan TW III
2.Menuntut kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem administrasi keuangan yang berkaitan dengan ADD agar tidak terjadi kejadian yang sama secara berulang dari tahun ke tahun.
Mewakili Forum Kepala desa se-kabupaten Tolitoli, Kepala Desa Pangkung, Kecamatan Dondo Tardin A Panessai kepada media ini mengatakan ADD yang belum terbayarkan sudah memasuki triwulan III, hal tersebut membuat pihaknya serta seluruh Kades lainnya melakukan RDP ke kantor DPRD, Senin (24/08/2020)
Guna meminta kejelasan realisasi pencairan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Tolitoli melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) maka DPRD Kabupaten Tolitoli menyimpulkan :
1.Selambat-lambatnya bulan September sudah harus terbayarkan Hak para aparat desa TW 2 dan TW 3 sebelum tanggal 10 September 2020
2.Untuk TW 4 tidak ada lagi jaminan Badan Keuangan untuk menyebrang tahun menyangkut anggaran ADD.
3.untuk tahun-tahun Kedepan hak para aparat desa harus dibayarkan berdasarkan pencarian Partriwulan.
4.Selesainya Rapat dengar Pendapat ini akan di tindak lanjuti dengan Rapat Komisi Gabungan dengan Badan Keuangan Daerah.
5.Tunjangan Aparat desa dan Petugas Syari di bayar dengan Sesuai PP nomor 11 tahun 2011 tentang penyetaraan gaji aparat Desa Sesuai dengan PNS/ASN Golongan II.
"Lega rasanya hati ini, menetapkan hasil kesimpulan rapat, walaupun belum ada jawaban resmi dari pihak BKD," tutup Tardin.
Dalam Rapat Dengar Pendapat turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli, Kepala Dinas Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) kabupaten Tolitoli, serta Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Tolitoli.
Reporter : Legitha Aswardy
Editor : Arham dila Licin
 |
| Foto : suasana RDP Forum Kades Tolitoli |
Dalam RDP tersebut, Forum Kepala Desa se-kabupaten Tolitoli membawa tuntutan yang disepakati pada tanggal 18 Agustus 2020 adalah:
1.Pemerintah daerah harus mencairkan ADD TW II dan TW III
2.Menuntut kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem administrasi keuangan yang berkaitan dengan ADD agar tidak terjadi kejadian yang sama secara berulang dari tahun ke tahun.
Mewakili Forum Kepala desa se-kabupaten Tolitoli, Kepala Desa Pangkung, Kecamatan Dondo Tardin A Panessai kepada media ini mengatakan ADD yang belum terbayarkan sudah memasuki triwulan III, hal tersebut membuat pihaknya serta seluruh Kades lainnya melakukan RDP ke kantor DPRD, Senin (24/08/2020)
Guna meminta kejelasan realisasi pencairan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Tolitoli melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) maka DPRD Kabupaten Tolitoli menyimpulkan :
1.Selambat-lambatnya bulan September sudah harus terbayarkan Hak para aparat desa TW 2 dan TW 3 sebelum tanggal 10 September 2020
2.Untuk TW 4 tidak ada lagi jaminan Badan Keuangan untuk menyebrang tahun menyangkut anggaran ADD.
3.untuk tahun-tahun Kedepan hak para aparat desa harus dibayarkan berdasarkan pencarian Partriwulan.
4.Selesainya Rapat dengar Pendapat ini akan di tindak lanjuti dengan Rapat Komisi Gabungan dengan Badan Keuangan Daerah.
5.Tunjangan Aparat desa dan Petugas Syari di bayar dengan Sesuai PP nomor 11 tahun 2011 tentang penyetaraan gaji aparat Desa Sesuai dengan PNS/ASN Golongan II.
"Lega rasanya hati ini, menetapkan hasil kesimpulan rapat, walaupun belum ada jawaban resmi dari pihak BKD," tutup Tardin.
Dalam Rapat Dengar Pendapat turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli, Kepala Dinas Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) kabupaten Tolitoli, serta Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Tolitoli.
Reporter : Legitha Aswardy
Editor : Arham dila Licin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar