JOURNALTELEGRAF- Puluhan masyarakat mendatangi puskesmas Madandan dan melakukan aksi demonstrasi menolak penutupan puskesmas, para demonstran menanda tangani petisi sebagai bentuk protes terhadap pemerintah, Jumat (5/6/2020).
Dalam tuntutan, para demonstran mendesak Bupati dan Dinas terkait agar mengganti kepala puskesmas, dengan alasan banyak dari masyrakat yang mengeluh atas pelayanan dari dokter yang kurang berinteraksi kepada pasien.
Sebelumnya, Puskesmas Madandan sejak awal sudah di permasalahkan karena bangun tersebut berdiri bukan berada di atas lahan pemerintah.
Para massa aksi menilai, puskesmas Madandan merupakan bagian terpenting di Tanah Toraja dan memimiliki nilai historis, masyarakat telah lama mengenal puskesmas itu sejak lama sebagai salah satu rumah sakit tertua dan sudah menjadi icon daerah.
Masyarakat Madandan menilai puskesmas tersebut sebagai rumah sakit sejak dulu, deketahui sejak awal berdirinya telah banyak membantu masyarakat baik dari masyarakat Lembang dan masyarakat Madandan.
"Puskesmas ini dulunya merupakan rumah sakit, sejak awal sudah diperuntuhkan buat masyarakat luas, mulai dari masyarkat Langda bahkan masyarakat Kurra dan Dende," ungkap salah satu massa.
Menurut kordinator aksi Charles Toding Bunga, apabila puskesmas Madandan tersebut di tutup, masayrakat nantinya akan kesulitan dalam mendapatkan akses kesehatan.
"Salasatunya jika puskesmas ditutup masyarakat yang ingin berobat tidak dapat terlayani lagi, disamping itu jika puskesmas ini sudah tidak ada maka untuk berobat akan terkendala jarak yang begitu jauh ke rumah sakit daerah," tutur Charles.
Sementara dalam tuntutan, para massa juga menilai pihak puskesmas saat ini tidak memberikan layanan yang maksal kepada pasien, acap kali pasien hanya di layani oleh perawat dan mantri yang seharusnya ditangani langsung oleh dokter.
"Harusnya dokter ada setiap hari, jika perlu harus tinggal di tempat tugas," katanya.
Lebih jauh Charles menuturkan, keluhan tidak hanya di rasakan oleh masyrakat akan tetapi keluhan yang sama juga datang dari para petugas medis yang ada di puskesmas.
"Dakam hal ini, kami meminta DPRD dan Dinas kesehatan, jika aspirasi ini tidak segera di akomodir maka aksi yang sama akan kembali kami lakukan dengan jumlah massa yang lebih banyak," tegasnya dalam orasi.
"Jadi kita tekankan sekali lagi bahwa tanah ini bisa saja di ambil kembali oleh pemilik lahan, jika betul-betul pemerintah ingin menutup puskesmas, kami mengingatkan kepada pemerintah jangan korbankan masyrakat," terangnya.
Selain itu, Daming sampe suso pengurus KNPI Sulsel juga menambahkan, terkait aspirasi dan petisi tersebut, nantinya akan segera di bawa ke meja pemerintah.
"Ini hak masyrakat dalam menyampaikan aspirasi tidak ada kaitannya dengan kepentingan tertentu ini murni jika ada yang coba plintir akan kami proses sesuai hukum yang berlaku," ungkap Daming yang juga selaku tim advokasi.
Lebih jauh Daming mengatakan, amanah undang-undang sebagai payung hukum memberi kita kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka selama itu dalam koridor dan aturan yang ada.
"Jadi saya selaku bagian dari advokasi menekankan gerakan ini tidak di tunggangi, aksi ini murni aspirasi masyarakat. Poin penting agar pemerintah segera mengambil sikap dan menindak lanjuti aspirasi masyrakat Madanadan," pungkasnya.
Reporter : Irma
Editor : Ewin
Editor : Ewin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar