JOURNALTELEGRAF - Anggaran Penanganan Covid-19 Kabupaten Tolitoli disinyalir tidak transparan. Bahkan, sekelas Ketua DPRD Mohammad Randy Saputra pun tidak tahu berapa rinciannya.
 |
| Foto : (istimewa) Gedung DPRD Tolitoli |
Dua kali diundang rapat, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tak kunjung datang. Sehingga, pihak legislatif mengambil langkah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Covid-19.
"Kita sudah membentuk Pansus Covid-19 dan sementara bekerja," katanya, Jumat (29/5/2020).
Randy juga menambahkan, terkait hasil kerja Pansus, pihaknya belum bisa memberikan keterangan.
"Hasil kerja Pansus belum bisa kami sampaikan ke publik atas kesepakatan bersama. Tunggu saja setelah Pansus selesai bekerja," kata politisi PPP ini.
Ditempat terpisah, Moh. Juanda, S.H menyebut pembentukan Pansus terhadap hak dewan harus berdasarkan konstitusi, urgensi, substansi pokok masalah demi dan untuk kepentingan rakyat.
"Dengar kabar, DPRD Tolitoli telah membentuk Pansus. Katanya gegara Tim Covid-19 tidak transparan mengenai penggunaan dan distribusi anggaran bencana corona," kata Juanda kepada media melalui pesan Whats App.
Hanya saja salah satu Advokad pada Kantor MJ dan Asosiasi ini, dirinya tidak melihat adanya informasi Pansus tersebut beririsan dengan hak dewan.
"Setelah saya membaca beberapa media yang memberitakan pembentukan pansus tersebut, saya tidak mendapat informasi, pansus itu beririsan dengan hak dewan yang mana," katanya dengan nada tanya.
Juanda menambahkan, jangan sampai Pansus yang dibentuk hanya akan berakhir sia sia.
"Saya hanya khawatir, jangan sampai pansus yang dibentuk itu hanya berakhir sia-sia, karena tidak berkorelasi dengan hak hak dewan. Makanya harus jelas dulu, ketika dewan membentuk pansus, irisannya dengan hak yang mana," jelasnya.
Reporter / Editor : Arham Licin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar