JOURNALTELEGRAF-Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyayangkan kebijakan Presiden Jokowi yang menaikkan tarif BPJS ditengah wabah Covid-19, meski Mahkama Agung telah membatalkan.
Menurut AHY, masyarakat saat ini membutuhkan jaminan kesehatan, selain itu dampak dari pandemi mengakibatkan banyaknya tenaga kerja di PHK hingga pengangguran dan kemiskinan makin bertambah.
"Kami menyayangkan kenaikan tarif BPJS ditengah wabah Covid-19. Masyarakat sedang membutuhkan fasilitas jaminan kesehatan, sementara pandemi juga menciptakan peningkatan pengangguran & angka kemiskinan. Masyarakat ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula," kata AHY di akun twitter@AgusYudhoyono, Kamis (14/3/2020).
Lebih jauh mantan Mayor ini menuturkan, kesehatan rakyat lebih utama ketimbang pembangunan infrastruktur, disamping negara bisa merelokasikan anggran pembangunan infrastruktur untuk menutupi kebutuhan BPJS yang mengalami defisit.
"Jika selama ini proyek infrastruktur bisa ditalangi lebih dahulu, negara pastinya bisa lebih prioritaskan kesehatan rakyat saat ini," ucap AHY.
"Kami yakin pemerintah bisa realokasikan anggaran pembangunan infrastruktur yg belum mendesak untuk menutupi kebutuhan Rp.20 T bagi BPJS Kesehatan," tambahnya.
Lebih jauh AHY menjelaskan BPJS Kesehatan terus mengalami defisit, menurutnya kenaikan iuran hanyalah salasatu cara mengurangi defisit.
"Tata kelola BPJS Kesehatan menjadi kunci. Audit peserta BPJS perlu dievaluasi," ungkapnya.
Bahkan menurut dia, masyarakat harus di prioritaskan untuk mendapatkan jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan dibuat agar negara hadir dalam menjaga kualitas kesehatan rakyat.
"Di tengah krisis kesehatan & tekanan ekonomi saat ini. Kita harus prioritaskan jaminan kesehatan untuk masyarakat," pungkasnya.
Reporter/Editor : Ewin Agustiawan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar