 |
| Foto: Ketua Umum Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional (KAPTEN) Indonesia, Abdul Rauf |
JOURNALTELEGRAF - Sejarah kelam buruh mengisahkan selalu ada revolusi secara fundamental dari kaum buruh terhadap negara, buruh yang dianggap sebagai sapi perah bagi industry dan negara terkadang tidak ditunjangi dengan kesejahteraan para buruh pekerja ini.
Oleh karena itu, bertepatan di Hari Buruh, Ketua Umum Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional (KAPTEN) Indonesia, Abdul Rauf, mengatakan bahwa pemerintah selama ini hanya senang mengambil keuntungan devisa dari buruh semata, sementara buruh sendiri di abaikan.
Hal itu menurutnya, mulai dari persiapan berangkat sudah berhadapan dengan mafia-mafia, di tempat kerja tidak perna disapa, begitu pulang tidak sedikit diperas dan dipersulit masuk ke negeri sendiri, lalu apa peran pemerintah pada entitas perburuhan?
Untuk itu, menurutnya, KAPTEN INDONESIA dilahirkan untuk mencoba menarik benang merah, merubah maindset dari pemikiran buruh yang semakin memburuk, menuju kesejahteraan buruh dan sekaligus menjadikan dunia pekerja sebagai Industri Ketenagakerjaan.
Bersama alumni TKA, ia menyebutnya sebagai Jalan Panjang menuju Kesejahteraan Buruh. Menurutnya, KAPTEN INDONESIA membutuhkan tenaga, pikiran, materil dan dukungan maksimal dari kawan-kawan Buruh, Syarekat Buruh, Komunitas Buruh dan seluruh komponen masyarakat secara merdeka memikirkan jalan keluar ini, point-point penting dalam perubahan kedepan adalah :
1. Perlu Swastanisasi urusan Buruh secara massive, professional dan terkontrol
2. Wajib dilahirkan syistem ketengakerjaan yang memudahkan warga negara indoensia keluar Negri dengan melihat potensi Pekerjaan yang semakin besar
3. Perlunya dilahirkan Kurikulum berbasis Kompetensi dan pengembagan SDM Unggul
4. Wajib secara terbuka pemerintah memaksimalkan Perlindungan dan Penempatan BMI dengan benar dan Manusiawi
5. Segera pemerintah membentuk SATGAS PEMUTIHAN Buruh ILLEGAL disemua negara karna ini merugikan kedua bela Negara baik Indonesia maupun negara Tujuan karna bekerja tidak bayar pajak
6. Indonesia harus segera memiliki Penjaga NKRI dengan mengontrol semua data Pekerja MÌGRAN baik yang keluar Negeri maupun yang masuk ke Indonesia, karena sampai hari ini tidak ada lembaga Kredible menjelaskan berapa PMI di luar negeri, berapa orang yang sudah kembali ketanah air, bagaimana Rekam Jejaknya dll
7. Perlu pelibatan dan penguatan legitimasi syarikat buruh dan Lembaga Penyedia tenaga kerja oleh pemerintah atas semua masalah-masalah yang timbul dalam dunia BURUH
8. Hilangkan Istilah Pekerja Formal, Non Formal dan Informal diluar negeri karna pada intinya hanya menyensarakan BMI dan Menggalikan kuburan untuk jalan tidak diberi hak-haknya secara maksimal dan ajang merendahkan BMI
9. Segera menuntaskan OMNIBUSLAW khususnya poin-poin ketenagakerjaan, atau bila perlu hentikan saja karna hanya menimbulkan keresahan bagi pekerja dan pemilik Perusahaan yang ujung-ujungnya merugikan kedua bela pihak.
Reporter: Amir Wata
Editor: Richardo Pangalerang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar