JOURNALTELEGRAF - Ketua Majelis Nasional Pusat Kedaulatan Rakyat ( PAKAR), Razikin, meminta Pemerintah tidak hanya melihat wabah virus Corona dari perspektif kesehatan an sich, akan tetapi harus juga di pandang dari sisi Pertahanan Nasional, dengan cara pandang itu, maka kita bisa meletakkan wabah virus Corona ini sebagai ancaman nir militer.
Ketua Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah ini menambahkan, cara pandang itu juga akan menentukan skenario kebijakan dan langkah penanganan yang diambil, kalau kita membaca berita hari ini, Presiden Amerika misalnya telah mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki termasuk Militer, kelihatannya bagi Pemerintah Amerika, Corona merupakan ancaman non militer.
“pemerintah Indonesia sudah seharusnya tidak lagi menangani wabah ini secara parsial, tapi harus dengan kebijakan yang menyeluruh, saya kira poin yang disampaikan Pak Presiden Jokowi pada KTT 20 tadi malam dengan mengajak negara G20 untuk bersama-sama memerangi virus Corona, perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan dalam Negeri. Saya meminta Pak Presiden sudah harus menutup seluruh pintu keluar masuk luar negeri, lalu kemudian semua pemerintah Daerah menyetop arus lilintas perbatasan daerah masing-masing. Kecuali keperluan media serta hal-hal darurat lain,” jelas Razikin, Jumat (27/3/2020).
Lanjutnya, kebijakan itu tentu akan berdampak pada berhentinya aktivitas ekonomi, tapi dia pikir cara ini harus diambil untuk menyetop seluruh potensi penyebaran Corona. Mengenai persoalan ketersediaan pangan untuk warga pada masing-masing daerah, dan bisa menggerakkan serta memobilisasi kekuatan militer, memang ongkosnya mahal. Tapi itu keadaan kita sekarang semuanya dalam ketidakpastian.
“Saya juga mengingatkan, perusahan-perusahan besar yang selama ini meraup keuntungan besar, jangan coba-coba kabur keluar Negeri dalam situasi seperti ini, perusahan-perusahan itu harus membantu Pemerintah, jika tidak Negera harus berani merampas kekayaan meraka. Saatnya Negara memaksimalkan seluruh kewenangannya,” tutup Razikin yang merupakan alumni Universitas Indonesia.
Editor : Arham Licin
 |
| Foto : (istimewa) Razikin Juraid, Ketua Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah |
Ketua Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah ini menambahkan, cara pandang itu juga akan menentukan skenario kebijakan dan langkah penanganan yang diambil, kalau kita membaca berita hari ini, Presiden Amerika misalnya telah mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki termasuk Militer, kelihatannya bagi Pemerintah Amerika, Corona merupakan ancaman non militer.
“pemerintah Indonesia sudah seharusnya tidak lagi menangani wabah ini secara parsial, tapi harus dengan kebijakan yang menyeluruh, saya kira poin yang disampaikan Pak Presiden Jokowi pada KTT 20 tadi malam dengan mengajak negara G20 untuk bersama-sama memerangi virus Corona, perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan dalam Negeri. Saya meminta Pak Presiden sudah harus menutup seluruh pintu keluar masuk luar negeri, lalu kemudian semua pemerintah Daerah menyetop arus lilintas perbatasan daerah masing-masing. Kecuali keperluan media serta hal-hal darurat lain,” jelas Razikin, Jumat (27/3/2020).
Lanjutnya, kebijakan itu tentu akan berdampak pada berhentinya aktivitas ekonomi, tapi dia pikir cara ini harus diambil untuk menyetop seluruh potensi penyebaran Corona. Mengenai persoalan ketersediaan pangan untuk warga pada masing-masing daerah, dan bisa menggerakkan serta memobilisasi kekuatan militer, memang ongkosnya mahal. Tapi itu keadaan kita sekarang semuanya dalam ketidakpastian.
“Saya juga mengingatkan, perusahan-perusahan besar yang selama ini meraup keuntungan besar, jangan coba-coba kabur keluar Negeri dalam situasi seperti ini, perusahan-perusahan itu harus membantu Pemerintah, jika tidak Negera harus berani merampas kekayaan meraka. Saatnya Negara memaksimalkan seluruh kewenangannya,” tutup Razikin yang merupakan alumni Universitas Indonesia.
Editor : Arham Licin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar