JOURNALTELEGRAF - Menyikapi pemiskinan TNI Polri yang telah memicu maraknya tindakan menyimpang oknum TNI Polri , Koordinator KITRA TNI Polri Wilayah Jakarta mendesak Pemerintah tidak menutup mata, dapat bersikap adil dan berempati terhadap beban tugas yang diemban TNI Polri.
Korwil KITRA Jakarta Raya Ibrahim Asnawi, menyebut sikap diam Pemerintah terhadap maraknya tindakan kejahatanoknum TNI Polri dibarbagai level dan tingkatannya ang berlatar ekonomi harusnya direspon sebagai fenomena yang mengkhawatirkan karena berkaitan erat hilangnya rasa aman dan rasa terlindungi warga masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Korwil Kitra Jakarta terkait penculikan berlatar ekonomi yang melibatkan oknum paspampres, di Jakarta, Selasa (05/09/2023).
“Maraknya Tindak kejahatan oleh oknum TNI Polri dominan karena latar belakang ekonomi, sebab Gaji dan Tunjangan yang diberikan Pemerintah masih sebatas hanya buat kebutuhan makan sehari-hari keluarga kecilnya” ungkap Ibrahim.
Dia menjelaskan, Pemerintah beranggapan Pemiskinan terhadap TNI Polri tidak berdampak politik karena mereka dianggap tetap patuh layaknya robot dan tidak akan bersuara apalagi demonstrasi seperti Pegawai pada umumnya, padahal tindakan menyimpang oknum aparat harusnya dipahami sebagai perlawanan dari gaji rendah sehingga menuntut kerja sampingan untuk memenuhi kesejahteraan keluarganya.
“Standar Gaji TNI Polri yang disamakan ASN oleh pemerintah telah menyamakan aspek hukum dan keamanan dengan aspek administrasi, padahal aspek hukum dan keamanan erat kaitannya dengan rasa aman dan rasa damai masyarakat, itu artinya pemerintah tidak punya kepedulian terhadap terwujudnya rasa aman dan damai seluruh masyarakat yang menjadi tugas pokok dari TNI Polri” Tegas Ibrahim alumni Universitas Bung Karno Jakarta ini.
Lebih jauh Ibrahim mengatakan, yang mengkhawatirkan dari konsep penggajian yang diterapkan pemerintah kepada TNI Polri telah melemahkan semua sendi-sendi berbangsa dan bernegara, krisis hukum, krisis kedaulatan, krisis kemanusiaan dan puncaknya krisis kepercayaan kepada lembaga TNI Polri,
“inilah yang Kami maksudkan sebagai pola adu domba yang dilakukan pemerintah, TNI Polri dimiskinkan pada saat yang sama Pemerintah jadi pahlawan bagi warga miskin yang lapar kerna bantuan beras” ujar Ibrahim
Dia menambahkan, bagi pemerintah pembangunan hanya diorientasikan untuk bangunan perkantoran pemerintah, sementara Gaji yang manusiawi tidak pernah dianggap pembangunan yang berkelanjutan.
"padahal Cara pandang ini telah menyeret negara terlilit utang, diwaktu yang sama warga negara menghadapi beban krisis diberbagai aspek terutama krisis kemanusiaan dan krisis hilangnya rasa aman” Tegas Ibrahim
"Olehnya itu Kata korwil Kitra Jakarta, kami mendesak Pemerintah segera menaikkan 50 juta Gaji TNI Polri dan menghentikan adu domba berlatar ekonomi. “Sebab Keadilan, kesejahteraan dan keamanan adalah tugas utama Pemerintah yang aktor utamanya dijalankan oleh TNI Polri," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar