 |
| Serikat Buruh Nelayan Bulukumba telah mengajukan seruan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka mendesak agar langkah-langkah perbaikan yang diperlukan segera diambil guna mengembalikan efisiensi dan daya guna dalam sistem tata kelola. |
JOURNALTELEGRAF-Serikat Buruh Nelayan Bulukumba dengan tegas mengemukakan seruan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera memperbaiki sistem tata kelola yang kini tengah mengemuka di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPI) Bonto Bahari.
Seruan ini disampaikan dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan hari ini. Selasa (15/8/2023).
Dalam pernyataannya, Serikat Buruh Nelayan Bulukumba menyampaikan keprihatinannya atas kondisi saat ini di PPI Bonto Bahari.
Masyarakat nelayan merasa bahwa tata kelola yang diterapkan saat ini berantakan dan tidak memenuhi harapan mereka. Pelabuhan ini, yang merupakan PPI terbesar di Bulukumba dan wilayah Indonesia Timur, memiliki peran vital dalam pasokan logistik dan ikan bagi kebutuhan nasional.
Selain itu, PPI Bonto Bahari juga merupakan aset negara yang berperan penting dalam pendapatan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat setempat.
"Kami berharap agar sistem tata kelola di PPI Bonto Bahari dapat sejalan dengan ekspektasi masyarakat nelayan dan berkontribusi secara efektif terhadap kesejahteraan masyarakat serta perekonomian daerah," kata Asdar Sakka, Koordinator Lapangan Serikat Buruh Nelayan Bulukumba saat berunding dengan perwakilan PPI Sulawesi Selatan.
Serikat Buruh Nelayan Bulukumba mengajukan seruan ini sebagai upaya untuk memastikan bahwa PPI Bonto Bahari dapat terus berfungsi sebagai sumber pendapatan dan pemasok utama bagi kebutuhan pangan masyarakat.
 |
| Serikat Buruh Nelayan Bulukumba dengan lugas menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi saat ini di PPI Bonto Bahari. Masyarakat nelayan merasa bahwa tata kelola yang diterapkan saat ini berantakan dan tidak memenuhi harapan mereka. |
Mereka meminta Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna mengembalikan sistem tata kelola yang efisien dan berdaya guna.
"Serikat Buruh Nelayan Bulukumba berharap agar pihak berwenang dapat merespons seruan ini dengan segera demi keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat nelayan," tukasnya.
 |
| Dalam upaya untuk memastikan bahwa PPI Bonto Bahari tetap berperan sebagai sumber pendapatan utama dan pemasok utama kebutuhan pangan masyarakat, Serikat Buruh Nelayan Bulukumba telah mengajukan seruan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan. |
"Kami tidak akan tinggal diam melihat kondisi pelabuhan ini semakin memburuk. Kami menuntut perubahan nyata demi keberlanjutan sumber mata pencaharian kami," kata Asdar Sakka.
Menurutnya, PPI Bonto Bahari, yang dikenal sebagai pelabuhan perikanan terbesar di wilayah ini, memiliki peran vital dalam pasokan ikan dan bahan pangan bagi masyarakat. Namun, serikat nelayan menganggap bahwa tata kelola yang ada saat ini menghambat potensi pelabuhan dan mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh masyarakat.
Protes Serikat Nelayan Bulukumba ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.
"Kami berdiri bersama para nelayan dalam tuntutan mereka untuk perbaikan di PPI Bonto Bahari. Pelabuhan ini penting bagi perekonomian lokal dan nasional," ujar salah seorang buruh nelayan.
Raden Muhammad Ibrahim, Juru Runding Serikat Nelayan Bulukumba, menambahkan, "Kami berharap pemerintah mendengarkan suara kami dan segera mengambil tindakan untuk memperbaiki sistem tata kelola di pelabuhan ini."
Aksi protes ini berlangsung dengan tertib dan damai, dan ditandai dengan penyerahan pernyataan sikap kepada perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan.
Serikat nelayan berharap bahwa aksi protes mereka dapat mendorong perubahan positif dalam pengelolaan PPI Bonto Bahari.
 |
| Aksi protes ini berlangsung dengan tertib dan damai, diakhiri dengan penyerahan pernyataan sikap kepada perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan. Serikat nelayan berharap bahwa usaha mereka akan mampu mendorong perubahan positif dalam pengelolaan PPI Bonto Bahari. |
Respons terhadap seruan dari Serikat Buruh Nelayan Bulukumba tidak hanya datang dari para nelayan dan masyarakat, tetapi juga dari pihak terkait di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPI) Bonto Bahari.
Febrianto, Perwakilan UPT WIL.II DKP Sulsel, Rizal, Penanggung Jawab PPI Bonto Bahari, dan Arfan, Pelaksana Tugas Kasabandaran PPI Bonto Bahari, dengan tulus menerima aspirasi yang disampaikan oleh serikat nelayan.
Mereka mengakui pentingnya perbaikan dalam sistem tata kelola pelabuhan ini dan menyatakan komitmen mereka untuk bekerja sama dalam mewujudkan perubahan yang positif. Keterlibatan dan dukungan dari pihak-pihak terkait ini diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan dan meningkatkan kualitas pengelolaan PPI Bonto Bahari.
Para perwakilan tersebut menyatakan, "Kami menerima dengan baik aspirasi Serikat Nelayan Bulukumba dan siap untuk berkolaborasi dalam meningkatkan tata kelola pelabuhan ini agar lebih efisien dan berdaya guna."
Dalam suasana yang penuh kerjasama, langkah-langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola PPI Bonto Bahari sedang dirumuskan, dengan harapan bahwa perubahan yang diimplementasikan akan memberikan manfaat nyata bagi nelayan, masyarakat setempat, dan keberlanjutan ekonomi daerah.
Reporter / Editor : Ewin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar