polemik harga acuan ikan (Foto : Journal Telegraf)
JOURNALTELEGRAF - Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono sepertinya tidak memiliki sense of humanity. Bagaimana tidak, hampir seluruh kebijakan yang dikeluarkan di era kepemimpinannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia selalu menyebabkan gesekan dan gelombang protes karena dianggap tidak berpihak ke semua pelaku usaha di sektor perikanan.
Terakhir kali soal kebijakan Wilayah Penangkapan Ikan dan pelabuhan bongkar yang sempat membuat hampir semua stakeholder di sektor perikanan meradang dibuatnya.
Terkini, per tanggal 15 Agustus 2023, kembali Wahyu Sakti Trenggono mengeluarkan sebuah keputusan yang sepertinya akan menuai protes besar besaran di seluruh wilayah Indonesia. Dimana Keputusan Menteri KKP tentang Harga Acuan Ikan dinilai tanpa dasar dan terkesan serampangan.
Sejumlah pelaku usaha di sektor perikanan tangkap di beberapa wilayah Indonesia mulai angkat suara, dimana mereka merasa aturan aturan Menteri Wahyu tidak berprikemanusiaan dan memikirkan manusia lainnya.
"Menteri ini seakan akan menganggap kami ini bukan manusia, mengeluarkan aturan tanpa melihat sisi kemanusiaan. Bahkan, menurut saya dia itu tak bisa mempertanggingjawabkan aturan yang dia buat sendiri karena tanpa ada kajian komprehensif," jelas Armain salah satu pelaku usaha di Maluku Utara.
Senada dengan itu, Micky, salah satu pelaku usaha penangkapan di Sulawesi Utara menyesalkan Keputusan Menteri KKP Nomor 152 Tahun 2023 Tentang Harga Acuan Ikan.
"Harga Acuan Ikan ini dasarnya apa, saya beri contoh Bahan Bakar Minyak harga acuannya adalah harga minyak dunia yang menjadi dasar menetapannya. Nah kalau Harga Acuan Ikan, apa dasarnya ditetapkan," tegasnya.
Selain itu, Menteri KKP tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh pelaku usaha selama ini. Bagaimana pelaku usaha terus bertahan di tengah kian sulitnya situasi dan kondisi yang ada.
"ABK bertaruh nyawa untuk bisa mendapatkan hasil di laut, pelaku usaha menyiapkan modal awal yang tidak sedikit dan hasil belum tentu dapat, saat dapat hasil, Kementerian KKP mengambil pajak setinggi itu tanpa dasar," pungkasnya.
Reporter : Fahrudin
Editor : Arham Licin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar