 |
| Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, dr Rinny Tamuntuan di Meja Pimpinan Sidang Bersama Ketua DPRD Sangihe, Josephus Kakondo BAE. |
JOURNALTELEGRAF - Kehadiran Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, dr Rinny Tamuntuan di Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Kamis,(16/03/2023) lalu, ternyata masih meninggalkan sebuah cerita. Pasalnya, sejumlah peserta rapat kepada awak media JOURNALTELEGRAF.COM mempertanyakan akan sikap seorang Penjabat Bupati yang kala itu terkesan 'menelanjangi' kinerja jajaran eksekutif di bawah kepemimpinannya sendiri, di hadapan para anggota legislatif (aleg).
Bila ditelaah lebih dalam, situasi dan tindakan itu terjadi ketika Tamuntuan terlihat tampak tertekan saat para anggota legislatif satu persatu menyampaikan bahwa lembaga eksekutif selaku mitra kerja tidak benar-benar serius dalam menindaklanjuti setiap hasil rapat, seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dimana sejumlah aleg menilai, seusai RDP selalu tidak ada jawaban untuk dilaporkan kembali kepada pihak legislatif, sudah sejauh mana progres dan tindaklanjut dari pemerintah daerah selaku lembaga eksekutif.
Menyikapi rentetan pernyataan itu, raut wajah Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, dr Rinny Tamuntuan tampak 'kusut' di meja pimpinan. Sehingga ketika diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan pandangannya; Tamuntuan langsung 'menyalibkan' Sekda dan kawan-kawan.
"Terkait hal ini, mohon untuk Pak sekda membuat sebuah tim percepatan, untuk penyelesaian RDP supaya jelas disana. Jangan nanti setiap kali ada RDP, terus tidak ditindaklanjuti. Mau bertanya ke dinas terkait kadang mereka mungkin juga 'terlalu sibuk' sampai lupa dan tidak memberikan informasi kepada pak sekda," geram Tamuntuan.
Di hadapan para anggota legislatif, Tamuntuan juga mengaku terkadang direpotkan karena kelambatan dari perangkat daerah dan kadang harus turun langsung untuk menanyakan sudah sejauh mana setiap progres pekerjaan yang ada.
"Sebetulnya motor penggerak dari kabupaten ini ada di tangan Pak Sekda. Juga Saya mohon kepada kepala-kepala dinas hargai Pak sekda ini. Dan ini mesti jadi perhatian juga dari para asisten dan Pak Sekda tentunya, karena Pak Sekda motor dari kabupaten," tukasnya.
Akibat situasi ini, kepada para pimpinan perangkat daerah Tamuntuan mengharapkan agar dapat membina hubungan yang harmonis dan menghargai lembaga legislatif terlebih kepada para anggota dewan yang terhormat, demi kemajuan dan keberhasilan daerah.
"Tentunya keberhasilan dari suatu kabupaten ini ada kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif, karena yang menentukan anggaran kan ada dipihak legislatif. Kalau juga kita tidak menghargai apa yang disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat. Terus kemana kita harus berpijak sementara kita harus mendengar apa yang jadi keputusan, karena keputusan penganggaran ada di pihak legislatif," pintanya.
Atas kesadarannya sendiri, Tamuntuan juga menyatakan bahwa sampai saat ini hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif masih tetap berjalan dengan baik. Sehingga Dirinya tidak ingin di bawah kepemimpinannya tercipta hubungan yang tidak harmonis karena perlakuan dari perangkat daerah.
"Jangan sampai karena perlakuan dari kadis-kadis pada akhirnya bisa bentrok ini pimpinan eksekutif dan legislatif. Sementara banyak hal yang saya tidak paham, apa maksudnya ini. Saya juga sampai saat ini masih banyak menilai para kadis-kadis kita. Jadi tentunya hal ini menjadi perhatian dari para asisten dan juga Pak sekda," tegasnya.
Tamuntuan juga menghimbau kepada para asisten untuk fokus pada tugas dan tanggungjawab saja, serta pro aktif dalam membantu Sekda.
"Kita ini harus jadi pelayanan masyarakat, bukan kita menuntut untuk dilayani oleh masyarakat. Permasalahan apa saja yang terjadi di lapangan kita harus tindaklanjuti, termasuk persoalan di tengah masyarakat. Tidak mungkin juga pak Sekda bekerja sendiri tanpa bantuan dari keasistenan," ujarnya.
Diakhir penyampaian tanggapan di hadapan para anggota legislatif; Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan, atas nama pribadi menyampaikan permohonan maaf apabila selama ini ada kekurangan dari pihak pemerintah daerah, dalam hal ini para kadis atau unit kerja terkait, para asisten maupun juga pak sekda.
"Tentunya ini jadi bahan evaluasi Saya untuk seluruh kepala-kepala perangkat daerah, asisten dan juga pak sekda," ungkap Tamuntuan.
"Kenapa sampai saat ini belum ada perombakan karena Saya sebagai Pj Bupati tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai aturan. Dan sekarang ini banyak aturan-aturan yang baru terkait kepegawaian," pungkasnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah Melancthon Harry Wolff diwawancarai seusai RDP terhadap 'roasting' habis-habisan atas kinerja jajaran eksekutif oleh Ibu Penjabat Bupati; Wolff menganggap bahwa itu adalah hal yang wajar, sebagai sebuah bentuk teguran dari pimpinan.
"Sudah biasa dan itu hal yang wajar. Dimana kita harus menerima setiap teguran dari pimpinan, atas kinerja kita," singkat Wolff.
Sementara dari pandangan umum, kepada awak media JOURNALTELEGRAF.COM sejumlah peserta rapat yang hadir menyaksikan dan mendengar tanggapan ataupun penyampaian dari Penjabat Bupati; mengatakan bahwa di pandangan mereka Sangihe tidak baik-baik saja.
"Disini sudah bisa terukur dan terlihat jelas ketika Pj Bupati 'menelanjangi' kinerja jajaran eksekutif di hadapan lembaga legislatif. Harusnya hal ini nanti disampaikan secara internal saja. Bila seperti ini jelas kelihatan bahwa situasi dijajaran pemerintah daerah saat ini tidak baik-baik saja. Bahkan bila kita melihat beberapa pernyataan Ibu Bupati, hanya masalah waktu saja para pimpinan perangkat daerah ini pasti akan di rolling, mungkin juga termasuk jabatan Pak Sekda," ungkap mereka senada.
Reporter/Editor : Dendy Abram
Tidak ada komentar:
Posting Komentar