JOURNALTELEGRAF - Penyataan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah mendapat respon dari ketua Lakpesdam NU Tolitoli menyoal pada bantuan ternak sapi yang diduga positif PMK.
Kepada media ini, Fahrul Baramuli selaku Ketua Lakpesdam NU Tolitoli mengatakan bahwa pernyataan kadis pangan provinsi terkait sapi bantuan yang positif PMK dan mengancam 17.000 populasi sapi di tolitoli juga mengancam katahanan pangan lokal sangat tidak beralasan dan hanya asal ngomong.
“ Bagaimana mungkin sapi itu tidak ada masalah, sedangkan kenyataannya bantuan sapi dari mereka jelas jelas positif PMK, kemudian sapi itu tidak memiliki eartag dan ternyata tidak memiliki SKKH yg dikeluarkan Oleh dinas perkebunan dan peternakan provinsi,” terang Fahrul kepada media Journaltelegraf.com Jum'at (20/01/2023).
Fahrul menyampaikan, Melalui hasil koordinasi Lakpesdam NU dengan pihak dinas perkebunan dan peternakan Provinsi sulteng melalui Drh. Erwin bahwa sapi itu diduga dari Kabupaten Bone Sulsel, yang dimana Sulsel masuk dalam wilayah zona merah PMK artinya tidak boleh ada perlintasan hewan ternak sapi.
Bahkan kata dia, dalam koordinasi bersama tim dokter hewan yang melakukan pemeriksaan terhadap bantuan sapi yang diperuntukkan untuk daerah kabupaten tolitoli dan donggala tersebut, menyampaikan bahwa “SKKH tidak di kantongi oleh pihak penyedia jasa, karena belum ada hasil pemeriksaan akhir, tiba tiba sapi tersebut sudah tidak berada ditempat dan ternyata sudah diangkut ke tolitoli,”ungkap Fahrul melanjutkan penjelasan Drh. Erwin.
Fahrul juga menjelaskan bahwa hasil koordinasi bersama pihak dokter hewan bahwa diawal mereka melakukan pemeriksaan, sudah ada kecurigaan bahwa sapi tersebut menunjukan tanda tanda PMK.
“Nah, dengan hasil koordinasi kami, maka ini sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan kadis pangan Provinsi yang menyatakan dalam salah satu media bahwa sapi tersebut sudah sesuai dan tidak ada masalah. Kami juga menilai kadis pangan ini tidak mengetahui kondisi dan mekanisme terhadap aturan aturan penangan bantuan sapi di kondisi Indonesia yang lagi rawan PMK”
Anehnya lagi kata Fahrul, Kadis Pangan malah ngancam kalau tolitoli ribut dengan masalah bantuan sapi maka mereka tidak akan lagi memberikan bantuan sapi ke tolitoli.
Padahal dalam kondisi suatu wilayah terifeksi PMK maka menjadi kewajiban negara dalam penanganan dan mendapat perhatian khusus, karena ini mengancam ketahanan pangan.
“Kadis jelas tidak paham dan sebaiknya gubernur sulteng harus evaluasi kinerja bawahannya, kalaupun perlu kadis pangan harus di copot. Karena sudah menggangu proses penanganan PMK yang sudah diantisipasi ketat oleh pemda tolitoli,” cecar fahrul.
“Kalau kadisnya tidak paham, maka apa yang menjadi target capaian pimpinannya pasti akan tidak terwujud,” tutup Ketua Lakpesdam NU Tolitoli Fahrul Baramuli.
Editor/Reporter : Legitha Aswardy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar