JOURNALTELEGRAF - Salah satu yang sering menjadi sorotan menjelang pesta demokrasi di Indonesia dewasa ini adalah maraknya politisasi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).
Hal itu juga menjadi kekhawatiran banyak pihak menjelang Pemilu 2024 yang hari pencoblosannya tepat di tanggal 14 Februari Tahun 2024.
Kerawanan politisasi SARA ini juga selalu diingatkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan beberapa waktu lalu Bawaslu juga telah merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
Menurut Ketua Bawaslu RI, Rachmat Bagja, semua pihak harus ikut serta mengantisipasi kerawanan politisasi SARA dan juga hoax.
"Politisasi SARA merupakan salah satu pemicu kerawanan pemilu, oleh karena itu kita semua harus mengantisipasinya," kata Bagja saat berbicara di salah satu televisi nasional, Senin (2/1/2023).
Sebagai informasi, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu memiliki 4 dimensi, 12 subdimensi dan 61 indikator yang telah dipetakkan dan berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu.
Empat dimensi itu adalah. Dimensi Sosiaol Politik, Dimensi Penyelenggaraan Pemilu, Dimensin Kontestasi, dan Dimensi Partisipasi.
Dari empat dimensi tersebut, Bawaslu kemudian membaginya lagi ke dalam 12 subdimensi. Yakni, Keamanan, Otoritas Penyelenggara Pemilu dan Otoritas Penyelenggara Negara yang merupakan Dimensi Sosial Politik. Selanjutnya, Hak Memilih, Pelaksanaan Kampanye, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Ajudikasi dan Keberatan Pemilu dan Pengawas Pemilu yang masuk dalam Dimensi Penyelenggaraan Pemilu.
Sedangkan Hak Dipilih dan Kampanye Calon msuk dalam Dimensi Kontestasi. Dan terakhir Partisipasi Pemilih, Partisipasi Kelompok Masyarakat masukd alam Dimensi Partisipasi.
Reporter : Mario Prakoso
Editor : Arham Licin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar