JOURNALTELEGRAF - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan manajamen Pusat PT. GNI di Ruang rapat DPRD Morut, Rabu 18 Mei 2022.
Dalam Rapat Dengar pendapat ini, Anggota DPRD Morut Yaristan Palesa, SH menekankan bahwa penerimaan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan harus satu pintu melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Morowali. Yaristan Palesa juga menekankan bahwa persoalan tenaga kerja lokal yang belum terakomodir harus menjadi perhatiaan pihak perusahaan.
“Dalam data GNI penerimaan tenaga kerja sekitar 8000 lebih. Terbagi dari lokal dan luar daerah. Yang luar daerah itu, 1000 lebih di data GNI yang dibuka, yang lokal katanya 6000 an dalam data GNI. Begitu kita konfirmasi ke Nakertrans, ternyata baru 1.600 lebih yang lokal. Kalau melihat fakta ini data GNI ini terbalik, berarti ada permainan oknum-oknum pejabat di desa mempermainkan domisili.
Jadi kami sepakati kemarin dengan Wakil Ketua II dan beberapa anggota lain, bahwa penerimaan itu satu pintu melalui Nakertrans. Dan kependudukan juga kita libatkan. Jangan sampai nanti kita ditipu dengan domisili. Karena ini sangat merugikan daerah, saya kasih contoh misalkan Program Morut sehat, yang masuk BPJS Kesehatan. Itu yang nikmati nanti yang ganti-ganti KTP atau ganti domisili. Nanti mereka mengurus Morut sehat kerja di GNI daerah yang biayai, sementara kepentingannya perusahaan.” Ujar wakil rakyat dari Partai Golongan Karya ini kepada media.
Yaristan Palesa, SH mengapresiasi kehadiran manajemen PT. GNI dari pusat dalam RDP ini.
Anggota DPRD Morut yang ikut hadir dalam RDP ini di antaranya Indrawati Balirante, Ikhtiarsyah, Abidin Lamatta selaku ketua komisi III, Helen, Lelly Maliso, Fany Tampake, Epafras Sambongi. Wakil ketua II DPRD Morut Muh. Safry memimpin RDP tersebut. Hadir pula kepala Dinas Nakertrans dan beberapa OPD terkait.
Reporter : Artomo Lagaronda
Editor : Legitha Aswardy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar