 |
| Foto : (Istimewa) Agus Salim Kabid hikmah politik dan kebijakan publik PC IMM Bulukumba. |
JOURNALTELEGRAF-Rencana pembangunan ibu kota nusantara sudah lama diumumkan oleh pemerintah. Gelombang protes dari banyak kalangan banyak menghampiri wacana ini, kerennya lagi, untuk memperkuat basis pembangunannya pemerintah menghalalkan kepentingannya dengan RUU-IKN yang januari kemarin resmi di umumkan sebagai UU-IKN.
Agaknya beberapa masalah akan ditemui dengan dijadikannya kalimantan timur sebagai obyek wilayah konsesi IKN. Degradasi lingkungan sudah pasti merebak, ancaman satwa akibat tumpang tindih pembukaan kawasan, Konflik tanah dan konflik sosial kemungkinan besar akan memanas. dalam kawasan pembangunan IKN tidak semua lahan adalah milik pemerintah, secara HAT ada banyak masyarakat yang memiliki sertifikat. Walaupun HAT dibahas dalam UU-IKN, tapi peluang akan adanya perampasan lahan disepanjang pembangunan IKN tentu sangat besar.
Apakah hanya itu ? tidak, masih banyak lagi.
Apabila IKN berjalan, kolonisasi baru akan muncul. Seperti kedatangan kelompok menengah atas, sudah tentu mereka akan bertemu dengan kelompok menengah bawah ditambah dengan komunitas adat yang ada disana.
Dikabarkan akan ada jaminan bagi ASN yang pindah, lalu bagaimana dengan penduduk lokal?
Tanpa lupa, diatas wilayah total pembangunan IKN tidak semuanya adalah tanah lapang milik pemerintah dan masyarakat yang bersertifikat. ada juga beberapa konsesi seperti tambang, perkebunan sawit, dan batu bara. Lagi-lagi pertanyaannya, apakah yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap konsesi tersebut? Apakah pihak perusahaan menyerahkan secara percuma? Pasti mustahil.
Sangat mungkin perusahaan konsesi seminimnya meminta kompensasi berupa ganti rugi, ataukah lahan konsesi yang baru. Semuanya sangat mungkin.
Dibalik semua itu, ada banyak aktivis senior dari berbagai kalangan yang bersitegang keringat dalam pengajuan judical review kepada MK, namun hasilnya masih nihil. Artinya apa, hukum sebagai alat untuk meloloskan kepentingan, UU-IKN sebagai basis hukum untuk pembangunan dan pemindahan ibukota.
Jangan menganggap kajian ini terpental jauh dari polemik kenaikan harga BBM yang meroket.
Selain kasus ferdy sambo dan istrinya, kami harap publik dan mahasiswa tidak luput dari imbas pembangunan IKN.
Beberapa bulan yang lalu, ikatan mahasiswa muhammadiyah turut meninggikan gelombang protes terhadap upaya pemerintah dalam menghapus subsidi BBM jenis premium.
Pada gelombang yang sama, pemerintah dinilai sangat mengecewakan lewat keputusannya yang sangat tidak bijak. Pasalnya, kebijakan mengenai kenaikan harga BBM sangat tidak tepat ditengah carut marut suasana pasca covid 19.
Luka yang masih mengangah akibat covid19 yang melemahkan sendi perekonomian masyarakat, kini diperparah dengan kenaikan harga BBM yang sudah jelas mengandung imbas mata rantai seperti kenaikan harga bahan pokok.
Pasti jelas akan ada alasan dari pemerintah terkait kebijakan yang diambil, seperti statement yang menyusul, bahwa APBN sangat terbebani dengan subsidi yang gelontorkan.
Ini cukup mengherankan, subsidi kepada rakyat dianggap beban APBN. Sementara beberapa bulan yang lalu, tanpa beban dana IKN ditetapkan dan suasananya masih covid19, justru tidak menjadi masalah ditengah dua fokus penanganan.
Aneh. Bahkan dikabarkan akan ada tambahan dana yang diminta oleh kementrian PUPR, Dan langsung dikaji secara massif oleh kemenkeu. lalu apa kabar dengan demo berjilid-jilid yang dilakukan oleh banyak kalangan, apakah langsung dikaji juga?
Dari dua press release diatas, memunculkan banyak pertanyaan. Selain dari IKN yang tidak masuk dalam janji politik jokowi-ma’ruf, kenapa pemerintah sangat optimis pada pembangunan IKN disaat kondisi ekonomi sedang lemah, ditandai dengan naiknya harga BBM.
Kenapa tidak penyumbatan dana pada pembangunan IKN dialihkan ke subsidi yang dianggap membebani APBN, jika memang alasan utamanya adalah APBN?
Dengan itu, ikatan mahasiswa Muhammadiyah Bulukumba menilai pemerintah minim proyeksi dan tidak pro terhadap rakyat dengan kebijakan yang begitu kejam serta mengorbankan hak rakyat untuk hidup tentram dan sejahtera.
#Mencari maksud, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.*
Sumber : Pres Rilis IMM Bulukumba
Editor : Ewin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar