JOURNALTELEGRAF - Wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dikabarkan bakal dilakukan pemerintah dalam waktu dekat, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Fraksi PPP, Fairus Husen Maskati, menyerukan penolakan. Menurut dia, langkah tersebut belum tepat.
Sebab hematnya, saat ini efek Pandemi Covid-19 dua tahun terakhir masih terasa utamanya pada aspek perekonomian.
“Kenaikan ini sangat tidak berpihak kepada masyarakat ditengah kondisi ekonomi yang sakit dan belum sepenuhnya pulih,” tegas Fairus Husen Maskati kepada awak media Journaltelegraf.com, Senin (29/08/2022).
Ia berharap, kiranya Pemerintah mengkaji kembali wacana kenaikan BBM.
“Rencana kenaikan BBM bersubsidi akan terasa dampaknya terhadap masyarakat, terutama masyarakat bawah, nelayan, petani, buruh, pekerja, pelaku UMKM. Karena ini akan memicu kenaikan harga barang lainnya termasuk bahan-bahan pokok dan itu pasti,”harap Wakil Ketua Fraksi Demokrat Lambar ini.
Oleh karenanya tutur Fairus, pemerintah justru seharusnya fokus mengatur regulasi agar penggunaan BBM subsidi tepat sasaran.
"Apapun alasannya, saya menolak harga BBM dengan segala jenisnya dinaikan, karena diakui atau tidak ekonomi kita saat ini masih dalam kondisi lemah," tukasnya.
Editor/Reporter : Legitha Aswardy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar