 |
| Ketua LSM LP-KPK Komcab Sangihe, Johan Adler Fredrik Lukas |
JOURNALTELEGRAF - LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) menjadi salah satu sosial kontrol dalam jalannya pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi hingga daerah.
Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, salah satu LSM yang cukup getol dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah ialah LSM LP-KPK (Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan) Komcab Sangihe.
Ketua LP KPK Komcab Sangihe, Johan Adler Fredrik Lukas ketika diwawancarai terkait pandangan umum sebulan kinerja dr Rinny Tamuntuan sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe; mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi atas langkah-langkah yang diambil.
"Kita mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pejabat bupati, ada langkah evaluasi kinerja, evaluasi program kemudian ada audit dari tim pemeriksa, itu langkah yang tepat; Karena ketika beliau melanjutkan pemerintahan, setidaknya sudah mengetahui apa-apa saja yang menjadi plus-minesnya ketika dia menjabat," ungkap Johan kepada JOURNALTELEGRAF.
"Kemudian ini juga, kita mendorong untuk menjadi bahan evaluasi kedepan untuk melihat kinerja pejabat. Dengan kata lain sudah saatnya juga penjabat bupati ini melakukan rolling jabatan berdasarkan hasil evaluasi kinerja," sambungnya.
Sementara untuk pressure terhadap percepatan penyelesaian pembangunan pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana PEN, kata Johan wajib ada tindaklanjut terkait realisasinya.
"Kita juga memberi penekanan kepada pejabat bupati untuk dilakukan pengawasan. Kami memantau ada sidak beberapa waktu lalu, sehingga kami berharap ini tidak hanya menjadi sebuah sidak dan sekedar memantau, tapi ada tindaklanjut dalam memeriksa dan mengevaluasi sejauh mana realisasi Dana PEN tersebut," paparnya.
Sedangkan terkait berbagai usulan dan permintaan yang cukup beragam kepada penjabat bupati dalam sebulan ini; menurut Johan bahwa segala sesuatu membutuhkan proses, evaluasi dan pertimbangan sesuai persyaratan dan kelayakan.
"Pada prinsipnya tidak ada sesuatu yang instan, semua butuh proses dan kajian; apalagi dalam pemerintahan, kan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Termasuk ada hasil-hasil evaluasi juga dari penjabat bupati kedepan; apa orang ini layak atau tidak layak, pertimbangan apa, syarat memenuhi syarat, sebab pasti ada persyaratan untuk hal-hal seperti itu," pungkas Johan sembari menambahkan bahwa pihaknya akan terus menjadi salah satu sosial kontrol dalam jalannya pemerintahan di tangan dr Rinny Tamuntuan kedepan.
Reporter/Editor : Dendy Abram
Tidak ada komentar:
Posting Komentar