JOURNALTELGRAF-Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Buol menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Buol Sulawesi Tengah Rabu,(17/11/2021),
menuntut Bupati Buol agar menuntaskan kasus Dana Alokasi khusus ( DAK ) tahun 2020 di Dikbud Kabupaten Buol.
Diketahui sebelumnya, pengelolaan DAK tahun 2020 diduga bermasalah, hal itu menyusul adanya hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah, terkait belanja swakelola yang bersumber dari dana DAK Fisik reguler dan afirmasi satuan pendidikan tahun 2020.
BPK Menilai ada kemahalan harga yang ditetapkan dalam pengunaan dana tersebut.
Massa meminta, agar kasus dugaan suap gratifikasi yang terjadi di BKPSDM dalam penyelenggaraan CASN T.A 2021, menonaktifkan pejabat yang terlibat.
Masa juga meminta Bupati, agar pelaksanaan ujian seleksi CPNS yang syarat kongkalingkong agar segera memberikan sanksi pemecatan terhadap oknum yang terlibat.
Diakhir masa jabatan kepememimpinan Bupati Buol, massa menilai, bupati telah gagal dalam membangun daerah, serta gagal dalam membangun birokrasi yang bersih.
Sementara itu Asisten III bidang kepegawaian Asrarudin, saat menemui massa aksi, ia menyampaikan bahwa persoalan yang terjadi saat ini, Pemerintah Kabupaten Buol tidak hanya duduk diam menanggapi persoalan CASN dan DAK.
"Yang pasti untuk kasus penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara CASN sudah dalan proses tahapan-tahapan pemeriksaan," jelasnya.
"Mewakili pemerintah Kabupaten Buol saya sampaikan siapapun yang terlibat dan bersalah dalam kasus CASN itu akan di berikan Sanksi sesuai dengan perbuatanya," tegas Asrarudin.
Asrarudin juga menambahkan jika, penanganan kasus tersebut juga sudah dalam proses pemeriksaan inspektorat.
"Kita masih menunggu hasil akhirnya, perlu juga kami pertegas bahwa siapapun yang terlibat dalam kasus DAK ini akan kami berikan sanksi berat, oleh karna itu inilah pernyataan sikap pemerintah dari 2 persoalan yang terjadi saat ini," kata Asrarudin.
Reporter: Supardi
Editor : Ewin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar