
JOURNALTELEGRAF– Partai Ummat menilai Presiden Jokowi gagal mengelola konflik agraria yang terjadi selama lima tahun terakhir, yang menyebabkan meluasnya ketimpangan dan ketidakadilan di seluruh tanah air.
Dari data yang dihimpun Partai Ummat menunjukkan dalam lima tahun terakhir telah terjadi 2.288 konflik agraria yang mengakibatkan 1.437 orang mengalami kriminalisasi, 776 orang mengalami penganiayaan, 75 orang tertembak, dan 66 orang tewas.
Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan, mereka adalah korban ketidakadilan struktural, tetapi pemerintah masih berkilah dan memberikan kesan seolah-olah mereka korban konflik horizontal.
"Penguasaan tanah oleh segelintir elit oligarki semakin menunjukkan ketimpangan yang memperdalam jurang kaya-miskin," kata Ridho di Jakarta, Jumat (8/10/2021).
"Ujung-ujungnya rakyat banyaklah yang menjadi korban dan mengalami ketidakdilan struktural," tambahnya.
Rhido memaparkan, sebanyak 68 persen tanah yang ada di seluruh Indonesia saat ini dikuasai oleh satu persen kelompok pengusaha dan badan korporasi skala besar.
Sementara itu, di sisi lain, lebih dari 16 juta rumah tangga petani yang menggantungkan hidupnya dari bertani, masing-masing hanya menguasai lahan di bawah setengah hektar.
"Berdasarkan data di atas, Partai Ummat menyimpulkan bahwa ketimpangan dan ketidakadilan penguasaan tanah di Indonesia sudah sangat parah," ucapnya.
Konflik yang berakar pada perampasan tanah yang hampir merata terjadi di seluruh Indonesia sering tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan rakyat.
Namun ironisnya, Partai Ummat menyesalkan, meskipun konflik agraria ini sudah sampai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan di mana keutuhan bangsa jadi taruhannya.
"Belum ada tanda-tanda upaya penyelesaian yang komprehensif dan menyentuh akar masalah," tutup Rhido.
Reporter/Editor: Ewin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar